Jakarta – Gelombang kekerasan yang terus berlanjut di Lebanon kembali memakan korban, kali ini menimpa tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tengah bertugas sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB. Insiden ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk secara aktif mengambil langkah diplomatik dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keamanan pasukan perdamaian di wilayah konflik.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan insiden tersebut usai tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada hari Sabtu (4/4/2026). "Tadi malam saya menerima laporan bahwa tiga prajurit TNI terluka. Penyebabnya masih dalam investigasi oleh UNIFIL, serupa dengan dua insiden sebelumnya," ujarnya.
Menyusul kejadian ini, Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York segera mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan rapat darurat. Permintaan tersebut direspon positif oleh Prancis, negara yang memegang tanggung jawab atas isu Lebanon di Dewan Keamanan PBB.
Kecaman Atas Serangan Terhadap Pasukan Perdamaian
Dalam forum Dewan Keamanan PBB, Indonesia secara tegas mengutuk serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian UNIFIL. Pemerintah Indonesia juga menuntut investigasi mendalam dan transparan untuk mengungkap pelaku serta motif di balik serangan tersebut. Menlu Sugiono menekankan bahwa serangan terhadap pasukan perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan.
"Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun," tegas Sugiono. Ia juga menyoroti perbedaan mendasar antara misi penjaga perdamaian (peacekeeping) dan misi pembuat perdamaian (peacemaking). Pasukan UNIFIL bertugas menjaga perdamaian yang sudah ada, bukan menciptakan perdamaian dalam situasi konflik aktif. Dengan demikian, perlengkapan dan pelatihan mereka difokuskan pada pemeliharaan stabilitas dan keamanan, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh PBB.
Mendesak Evaluasi Keamanan Pasukan UNIFIL
Lebih lanjut, Indonesia mendorong PBB untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap aspek keselamatan dan keamanan seluruh personel yang bertugas dalam misi penjaga perdamaian di berbagai belahan dunia, khususnya dalam konteks UNIFIL di Lebanon. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah keamanan yang ada dan merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.
"Kami terus berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberikan perlindungan yang memadai dan dapat menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka dengan selamat," kata Sugiono. Hal ini mencakup peningkatan pelatihan, penyediaan peralatan yang lebih canggih, serta peninjauan terhadap prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku.
Misi UNIFIL, yang didirikan pada tahun 1978, bertujuan untuk memantau gencatan senjata antara Lebanon dan Israel serta membantu pemerintah Lebanon dalam memulihkan otoritasnya di wilayah selatan negara itu. Namun, ketegangan dan konflik sporadis terus berlanjut di sepanjang perbatasan, yang sering kali melibatkan kelompok-kelompok bersenjata non-negara. Situasi ini menempatkan pasukan UNIFIL dalam risiko yang signifikan.
Duka Mendalam Atas Gugurnya Prajurit TNI
Pada kesempatan tersebut, Menlu Sugiono juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi UNIFIL. Ketiga prajurit tersebut adalah Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.
"Kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga arwah para kusuma bangsa ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarganya diberi kesehatan serta kesabaran dalam menghadapi musibah ini," ucapnya dengan nada haru.
Kejadian ini menjadi pengingat akan risiko dan tantangan yang dihadapi oleh pasukan penjaga perdamaian di seluruh dunia. Komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia tetap teguh, namun keselamatan dan keamanan personel yang bertugas di lapangan harus menjadi prioritas utama. Evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme keamanan dan peningkatan koordinasi dengan semua pihak terkait menjadi krusial untuk melindungi para penjaga perdamaian dan memastikan keberhasilan misi UNIFIL dalam jangka panjang. Langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah adalah terus berkoordinasi dengan PBB dan negara-negara anggota Dewan Keamanan untuk memastikan tuntutan Indonesia dipenuhi dan langkah-langkah konkret diambil untuk meningkatkan keamanan pasukan perdamaian di Lebanon.
