Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik keras pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut wartawan, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai "Londo Ireng". YLBHI menilai ucapan tersebut bukan sekadar candaan, melainkan memiliki konsekuensi politik berbahaya yang dapat memengaruhi perlakuan terhadap kelompok kritis.
Organisasi bantuan hukum ini melihat istilah tersebut sebagai pelabelan serius. "Pernyataan tersebut bukan sekadar candaan atau gaya komunikasi personal. Ia merupakan pelabelan terhadap kelompok kritis sebagai pihak yang tidak setia kepada bangsa, bekerja untuk kepentingan asing, bahkan secara tersirat sebagai pengkhianat," demikian pernyataan YLBHI.
Pandangan semacam itu dinilai bertentangan dengan konstitusi. "Pelabelan tersebut mengkhianati mandat UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat serta menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, memperoleh informasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan," lanjutnya.
YLBHI juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak bisa disamakan dengan pengkhianatan terhadap negara. "Kritik terhadap pemerintah bukan pengkhianatan terhadap negara. Pemerintah bukan negara dan Presiden bukan republik," sebutnya.
Setiap pernyataan Presiden memiliki bobot politik signifikan karena disampaikan dari posisi kepala negara dan kepala pemerintahan. "Ketika Presiden berbicara, ia tidak berbicara sebagai warga biasa. Ia berbicara dengan kewibawaan jabatan, kekuasaan atas birokrasi, dan pengaruh terhadap kepolisian, militer, intelijen, serta seluruh perangkat pemerintahan," tukas YLBHI.
Oleh karena itu, pelabelan terhadap kelompok kritis ini dapat memicu dampak lebih luas. "Ketika wartawan, pengamat, akademisi, dan LSM dicap sebagai ‘Londo Ireng’, aparat, pejabat, pendengung politik, maupun pendukung pemerintah dapat merasa memperoleh pembenaran untuk mengawasi, mengintimidasi, membatasi kegiatan, melakukan persekusi, atau bahkan mengkriminalisasi mereka," terangnya.
Risiko ini bukanlah kekhawatiran semata. "Risiko tersebut bukan sesuatu yang abstrak. Wartawan, pembela HAM, mahasiswa, dan warga yang mempertahankan ruang hidup telah berulang kali menghadapi intimidasi, kekerasan, serta kriminalisasi. Pelabelan dari kepala negara dapat memperbesar ancaman tersebut," tegas YLBHI.







