Mantan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama dua jenderal aktif lainnya, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN) dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terjerat kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
Penetapan ini mengguncang institusi Kepolisian Republik Indonesia, mengingat status LSP sebagai mantan pucuk pimpinan tertinggi. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, mengumumkan penetapan ini dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
"Penyidik tetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH," kata Asep. Ketiga tersangka kini ditahan di rumah tahanan Mabes Polri, sementara satu orang berinisial SU masih diperiksa.
Penyelidikan melibatkan pemeriksaan 10 saksi dan tiga saksi ahli. Para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap beragam pihak. "Para tersangka diduga melakukan penyadapan prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ujar Asep.
Meski demikian, penyidik masih perlu menjelaskan konstruksi perkara, bentuk penyadapan, dan peran masing-masing tersangka kepada publik. Dugaan penyadapan terhadap kepala negara ini adalah persoalan serius, menyentuh perlindungan komunikasi pejabat dan penggunaan kewenangan aparat.
Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti gejolak ini sebagai bagian dari dinamika politik nasional. Ia mengaitkannya dengan pergantian pucuk pimpinan Polri yang berlangsung cepat pada awal Oktober 2026. Jenderal Suyudi Ario Seto dilantik pada 1 Oktober 2026, menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Proses pergantian tersebut dinilai Refly berlangsung sangat cepat. "Pergantian ini dinilai sangat cepat melalui mekanisme surat presiden yang diajukan sehari sebelumnya dan langsung diproses melalui Sidang Paripurna DPR RI," kata Refly melalui kanal YouTube miliknya.







