Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali angkat bicara mengenai keraguan terhadap keaslian dokumen akademik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pihak kampus secara rinci menjelaskan polemik seputar font skripsi dan sistem penomoran ijazah era 1980-an.
Salah satu sorotan utama adalah penggunaan font Times New Roman pada sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi. Font tersebut dianggap belum lazim digunakan pada era 1980-an hingga 1990-an.
Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan, penggunaan jenis huruf pada sampul dan lembar pengesahan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan dokumen akademik seseorang tidak autentik.
Menurut Sigit, penilaian dokumen lama seharusnya melihat konteks zamannya. Ia juga meminta pihak yang meragukan dokumen Jokowi melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi mahasiswa lain yang diterbitkan pada periode yang sama di Fakultas Kehutanan UGM.
Sigit menjelaskan, sampul dan lembar pengesahan skripsi pada masa itu memang dapat dibuat menggunakan jasa percetakan di sekitar kampus. Ia menyebut sejumlah percetakan, seperti Prima dan Sanur, pernah menyediakan jasa pencetakan sampul skripsi bagi mahasiswa UGM.
"Bahkan di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur (sudah tutup-red) yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi," kata Sigit, dikutip dari situs resmi UGM, Minggu (16/8/2026). Penggunaan jasa percetakan untuk bagian tertentu skripsi merupakan hal lazim saat itu.
"Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan," ujarnya. Adapun bagian utama skripsi Jokowi yang terdiri dari 91 halaman masih menggunakan mesin ketik, perbedaan ini wajar dalam konteks teknologi pencetakan masa itu.
Selain font, nomor seri pada ijazah Jokowi juga menjadi salah satu hal yang dipersoalkan.
Sigit menjelaskan, sistem penomoran ijazah di Fakultas Kehutanan UGM pada masa Jokowi belum menggunakan sistem yang seragam di tingkat universitas. Kala itu, Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan penomoran tersendiri. Sistem tersebut tidak hanya digunakan untuk ijazah Jokowi, tetapi juga diterapkan kepada lulusan Fakultas Kehutanan lainnya.







