Titik Krusial Koalisi: Prabowo-Megawati Akan Bertemu Bahas Gibran, Pengamat: Jokowi Sendirian

Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan segera bertemu dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Pertemuan ini disebut akan membahas posisi Wakil Presiden…

Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan segera bertemu dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Pertemuan ini disebut akan membahas posisi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat politik Hendri Satrio (Hensat) menilai, jika pertemuan ini terealisasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi tersisih dari koalisi Prabowo. Hensat secara tegas menyatakan, "Bener, sekarang, Pak Jokowi Sendirian," dikutip dari unggahannya di X baru-baru ini.

Menurutnya, peta politik bisa berubah jika Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendekat ke Jokowi. "Gak tau deh mau gak Pak SBY mendekat sambil nyanyi ‘Kamu gak sendirian…’," ujar Hensat. Pertemuan Prabowo-Megawati disebutnya sebagai "nasi goreng jilid 2 Bu Mega dan Pak Prabowo."

Rencana pertemuan ini telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Dalam diskusi interaktif di kanal YouTube Sinkos Indonesia beberapa waktu lalu, Hasto menyebut pembahasan utama adalah posisi Gibran Rakabuming Raka.

Hasto menjelaskan PDIP, yang menguasai sekitar 18 persen kursi parlemen, membutuhkan sinergi politik untuk mengambil langkah formal di legislatif. "PDIP sudah siap kalau fraksi dari partai lain mengambil sikap yang sama," ujarnya.

Dia menegaskan polemik Gibran tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon wakil presiden, yang berbuntut panjang pada kontroversi persyaratan administrasi pendidikan. Hasto menyoroti fakta persidangan MK yang mengungkapkan tidak ditemukannya dokumen fisik ijazah SMA atau sederajat Gibran.

Ia juga mengkritik penerbitan surat keterangan penyetaraan yang dinilainya "kilat dalam waktu satu hari," serta regulasi KPU yang dianggap memberikan "keistimewaan khusus."

Meskipun MK dalam amarnya pada perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan tidak dapat diterima, Hasto menilai fakta persidangan telah menimbulkan krisis legitimasi secara etik dan moral. "Etika itu di atas hukum. Ketika pelanggaran etika berat terjadi lewat akrobat hukum, itu menyentuh dasar-dasar bernegara," tegas Hasto.

Sorotan

Dinamika Ekonomi Digital Indonesia: Suntikan Modal, Reformasi MSCI, dan Perang Siber
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan dinamika signifikan pekan ini, diwarnai masuknya...
18 Nov 2026News
Tech Indonesia Mendunia, Bank Digital Untung Besar di Tengah Geliat Regulasi
Industri teknologi Indonesia menunjukkan geliat signifikan minggu ini, dengan ekspansi...
17 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Bergejolak: Super Aplikasi Untung Besar, AI Jadi Mesin Pertumbuhan & Pencetak Talenta Baru
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah pasar...
14 Nov 2026News
Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas: Ini Respons Nama-Nama yang Mencuat
Jabatan Wakil Presiden RI kini kosong menyusul pengunduran diri Gibran...
14 Nov 2026News
Demokrat Resmikan Dukungan Hak Menyatakan Pendapat, Siap Galang Kekuatan Lintas Fraksi
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyatakan kesiapan penuh untuk...
11 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Berdenyut: Arus Investasi, Reformasi MSCI, dan Benteng Pertahanan Siber
Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan momentum kuat di tengah gejolak...
10 Nov 2026News