Sorotan Tajam untuk Cak Imin: Imbauan Larang WNI Cari Kerja di Kamboja Dituding Merendahkan Negara Lain dan Abai Solusi

JAKARTA – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang mengimbau warga Indonesia tidak mencari pekerjaan di…

JAKARTA – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang mengimbau warga Indonesia tidak mencari pekerjaan di Kamboja karena alasan "negaranya lebih miskin," menuai kritik tajam. Imbauan tersebut dinilai merendahkan negara lain dan abai terhadap akar masalah ekonomi WNI.

Pegiat Media Sosial, Hadi Saputra, menjadi salah satu yang menyoroti keras pernyataan ini. Ia menilai ada ironi dan kontradiksi tajam mengingat jabatan Cak Imin sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Hadi, tugas utama Menko Pemberdayaan Masyarakat adalah merumuskan strategi pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas SDM, dan penciptaan peluang ekonomi, bukan sekadar imbauan.

"Pernyataan Cak Imin yang melarang warga negara mencari kerja ke Kamboja dengan alasan ‘negaranya lebih miskin’ makin memperlihatkan ironi dan kontradiksi tajam ketika dikaitkan dengan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat," tulis Hadi di akun X pribadinya.

Ia menegaskan, perbandingan tingkat kemiskinan antarnegara tidak menyelesaikan masalah. Masyarakat lebih membutuhkan kebijakan konkret yang mampu membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Imbauan tanpa solusi konkret ini, menurut Hadi, mencerminkan kegagalan fungsi pemberdayaan. "Mengeluarkan imbauan bernada merendahkan negara lain tanpa menyodorkan alternatif lapangan kerja lokal adalah bukti nyata kegagalan eksekusi portofolio pemberdayaan," ujarnya.

Hadi juga menyoroti alasan banyak WNI bekerja di Kamboja. Sebagian besar, kata dia, berangkat karena terdesak kondisi ekonomi dalam negeri.

"Sebagian besar warga Indonesia yang berangkat ke Kamboja terjebak dalam ekosistem perjudian online dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akibat keputusasaan ekonomi di dalam negeri," pungkasnya.

Daripada membandingkan kondisi ekonomi antarnegara, pemerintah seharusnya memperkuat koordinasi lintas kementerian. Prioritas utama adalah pemberantasan sindikat TPPO dan pemutusan jaringan penipuan lowongan kerja yang menjerat banyak WNI.

Sorotan

Dinamika Ekonomi Digital Indonesia: Suntikan Modal, Reformasi MSCI, dan Perang Siber
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan dinamika signifikan pekan ini, diwarnai masuknya...
18 Nov 2026News
Tech Indonesia Mendunia, Bank Digital Untung Besar di Tengah Geliat Regulasi
Industri teknologi Indonesia menunjukkan geliat signifikan minggu ini, dengan ekspansi...
17 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Bergejolak: Super Aplikasi Untung Besar, AI Jadi Mesin Pertumbuhan & Pencetak Talenta Baru
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah pasar...
14 Nov 2026News
Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas: Ini Respons Nama-Nama yang Mencuat
Jabatan Wakil Presiden RI kini kosong menyusul pengunduran diri Gibran...
14 Nov 2026News
Demokrat Resmikan Dukungan Hak Menyatakan Pendapat, Siap Galang Kekuatan Lintas Fraksi
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyatakan kesiapan penuh untuk...
11 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Berdenyut: Arus Investasi, Reformasi MSCI, dan Benteng Pertahanan Siber
Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan momentum kuat di tengah gejolak...
10 Nov 2026News