Sinergi Pemerintah dan DPRD Jadi Kunci Pembangunan, Bupati Barru Tekankan Akuntabilitas LKPJ 2025

Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menekankan pentingnya sinergi yang erat antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)…

Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menekankan pentingnya sinergi yang erat antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai fondasi utama dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Barru. Penegasan ini disampaikan saat penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Barru dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Sabtu, 14 Maret 2026.

Kolaborasi untuk Pembangunan yang Lebih Cepat

Dalam pidatonya, Andi Ina menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dicapai hanya dengan upaya pemerintah daerah semata. Dukungan, pengawasan, dan kemitraan yang solid dengan DPRD merupakan elemen krusial dalam memastikan arah pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

"Pembangunan akan bergerak lebih cepat jika pemerintah daerah dan DPRD berjalan beriringan sebagai satu kekuatan yang utuh," ujarnya dengan penuh keyakinan.

Rekomendasi yang diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ, lanjutnya, akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi pemerintah daerah. Evaluasi ini akan digunakan untuk menyempurnakan kebijakan pembangunan yang telah ada dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Prioritaskan Kepentingan Masyarakat

Bupati Andi Ina mengingatkan seluruh pihak yang terlibat, termasuk aparatur pemerintah dan anggota dewan, untuk senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

"Hari ini kita semua ada di sini karena harapan masyarakat Barru. Maka kepentingan masyarakat harus kita dahulukan dan menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil," tegasnya.

Nilai-Nilai Budaya Bugis sebagai Landasan Pemerintahan

Lebih jauh, Andi Ina menyinggung pentingnya nilai-nilai budaya Bugis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai seperti sipakatau (saling menghormati), sipakalebbi (saling memuliakan), dan sipakainge (saling mengingatkan) dipandang sebagai fondasi moral yang kokoh dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan.

Ia juga mengutip falsafah Bugis yang berbunyi "Resopa Temmangingngi Namalomo Naletei Pammase Dewata", yang memiliki makna mendalam bahwa kerja keras yang tidak pernah menyerah pada akhirnya akan menghadirkan rahmat dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Instruksi Tegas: Kehadiran Pimpinan OPD dalam Pembahasan LKPJ

Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen terhadap akuntabilitas, Bupati Andi Ina memberikan instruksi tegas kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru untuk hadir secara langsung dalam rapat pembahasan LKPJ bersama DPRD. Ia menegaskan bahwa kehadiran pimpinan OPD tidak boleh diwakilkan, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya minta semua pimpinan OPD wajib hadir. Jika tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima, saya tidak akan segan untuk memberikan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku," ancamnya.

Memperkuat Sinergi untuk Kemajuan Barru

Menutup sambutannya, Andi Ina menyampaikan harapan agar sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat. Sinergi ini, menurutnya, merupakan kunci utama dalam mendorong kemajuan Kabupaten Barru di berbagai bidang.

"Pembangunan bukan hanya tentang angka-angka yang tertuang dalam laporan, tetapi jauh lebih penting dari itu, pembangunan adalah tentang harapan masyarakat yang harus kita wujudkan bersama-sama," pungkasnya dengan nada optimis.

Langkah tegas Bupati Barru ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kehadiran langsung para pimpinan OPD dalam pembahasan LKPJ diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendalam kepada DPRD, sehingga proses evaluasi dapat berjalan efektif dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang.

Artikel Disetujui Oleh
ReporterToramanu

Sorotan

OTT Kepala Daerah: Kemendagri Soroti Krisis Integritas dan Desakan Perbaikan Sistem
Gelombang operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah...
18 Apr 2026News
IPB University Libatkan Mahasiswa dalam Penanganan Kasus Pelecehan: Upaya Transparansi dan Keadilan
IPB University mengambil langkah proaktif dengan melibatkan mahasiswa secara langsung...
18 Apr 2026News
TPA Suwung Kembali Terima Sampah Organik Usai Gelombang Protes Masyarakat Bali
Denpasar, Bali – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung di Denpasar,...
17 Apr 2026News
Apresiasi Berburu Ikan Invasif: Petugas Jakarta Barat Diganjar Uang dan Rekreasi
Pemerintah Kota Jakarta Barat memberikan apresiasi unik kepada tim petugas...
17 Apr 2026News
Pendakwah SAM Diduga Kabur ke Mesir, Polisi Didorong Libatkan Interpol Usut Dugaan Pencabulan
Kasus dugaan pencabulan yang menyeret seorang pendakwah berinisial SAM memasuki...
17 Apr 2026News
Medan Berat Hambat Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Sekadau, Tim SAR Bivak di Lokasi
Tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi korban helikopter yang jatuh...
17 Apr 2026News
Ads