Sebanyak 43.805 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Juli 2026. Angka tersebut menjadi sorotan Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Menurut Said Iqbal, tingginya angka PHK ini dipicu oleh tiga persoalan utama yang menekan dunia usaha. Pemicu pertama adalah melemahnya daya beli masyarakat global. Ini mengakibatkan penurunan permintaan dan order dari pembeli luar negeri, terutama pada industri berorientasi ekspor seperti tekstil, garmen, dan sepatu.
"Dengan demikian sekarang berarti kita menemukan, saya menemukan bahwa penyebab PHK pertama adalah akibat daya beli global. Jadi bukan Indonesia, daya beli masyarakat global," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Sabtu (29/8/2026).
Faktor kedua adalah rendahnya daya beli masyarakat di dalam negeri. Kondisi ini mendorong konsumen memilih produk impor yang lebih murah, membuat produk domestik kalah bersaing.
"Penyebab kedua ini, rendahnya, turunnya daya beli masyarakat. Sehingga masyarakat memilih barang yang murah. Barang yang murah itu impor, akibatnya produsen-produsen barang Indonesia kalah bersaing, maka tutup perusahaannya," ujar Said.
Penyebab ketiga adalah ketergantungan industri pada bahan baku impor. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menekan perusahaan yang membeli bahan baku dalam dolar namun menjual produknya dalam rupiah.
"Penyebab yang ketiga tidak bisa dihindari daripada PHK itu adalah fluktuasi harga dolar AS terhadap rupiah dan indeks saham gabungan. Karena kebanyakan perusahaan masih menggunakan bahan baku impor, berarti belinya pakai dolar, sedangkan jualnya rupiah. Kalau rupiah terpuruk terhadap dolar, bangkrut mereka," jelas Said.
Untuk mencegah PHK, Said Iqbal mendorong deregulasi aturan yang menghambat dunia usaha. Ia juga mendesak pemerintah membatasi impor di sektor tekstil, garmen, sepatu, serta makanan dan minuman demi melindungi produk dalam negeri.
Di sisi lain, Said juga menyoroti aturan pesangon 0,5 kali yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. Menurutnya, aturan tersebut turut membuat perusahaan lebih mudah melakukan PHK.
"Penyebab yang membuat perusahaan jadi gampang PHK itu pesangon 0,5," tutup Said Iqbal.







