Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengungkapkan alokasi anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp 59,2 triliun untuk tahun 2026. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan pengukuran dampak dana tersebut bagi peningkatan mutu pendidikan.
Dana BOSP terbagi dalam dua skema: reguler dan kinerja. BOSP Reguler membiayai operasional sekolah, sementara BOSP Kinerja adalah dana tambahan untuk satuan pendidikan terpilih guna mempercepat peningkatan mutu pendidikan.
Fajar menjelaskan, "BOSP Reguler menjaga sekolah tetap berjalan. Revitalisasi memperbaiki ruang belajar, Papan Interaktif Digital memperkuat perangkat pembelajaran, sedangkan BOSP Kinerja untuk menggerakkan mutunya. Ini satu rangkaian kehadiran negara yang manfaatnya harus dirasakan murid."
Kehadiran dana BOS telah membantu pembiayaan pendidikan selama lebih dari satu dekade. Pengelolaan BOSP kini diatur dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, yang menekankan fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.
Fajar menegaskan BOSP Kinerja bukan sekadar bonus, melainkan harus digunakan berdasarkan data dan akar masalah di sekolah. Prioritas penggunaannya meliputi penguatan literasi dan numerasi, digitalisasi pembelajaran, serta tata kelola satuan pendidikan.
"BOSP Kinerja bukan bonus atau hadiah bebas. Jangan mulai dari daftar belanja, tetapi dari data dan akar masalah yang ada di sekolah. Ukurannya bukan hanya dana terserap dan laporan selesai, melainkan apakah pembelajaran membaik, guru berkembang, dan hasilnya dirasakan murid," tegasnya.
Untuk memastikan BOSP Reguler dan Kinerja termanfaatkan optimal, sekolah diminta menyiapkan dan menggunakan empat data penting sebagai tolok ukur. Keempat data tersebut adalah Rapor Pendidikan, asesmen sekolah, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA), dan data perkembangan lulusan.
Data ini menjadi dasar penyusunan program dan pengukuran perubahan. Selain itu, pemanfaatan Papan Interaktif Digital (PID) harus memperkuat pedagogi dan pembelajaran, bukan sekadar perangkat tambahan.
Fajar juga menyoroti pentingnya integritas Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang aktif dan diperbarui secara realtime untuk keakuratan data. "Data yang tidak akurat dapat menyebabkan anggaran negara tidak tepat, bahkan salah sasaran. Karena itu, sekolah, pemerintah daerah, komite sekolah, dan masyarakat harus bersama-sama menjaga transparansi dan akuntabilitas," jelasnya.
Risalah Kebijakan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) menyoroti keterbatasan kapasitas kepala sekolah sebagai perencana dan pengelola keuangan sebagai tantangan utama tata kelola BOSP.
Untuk mengatasi hal ini, Kemendikdasmen membentuk fasilitator daerah (Fasda) yang bertugas memberikan pendampingan intensif dan pelatihan berkala. Contohnya, 80 calon Fasda di Jawa Barat akan mendampingi 208 gugus belajar.
Para fasilitator ini diharapkan tidak hanya menyampaikan regulasi, tetapi juga menghubungkan data, perencanaan, praktik pembelajaran, partisipasi masyarakat, pengawasan, dan pengukuran hasil. "Fasda adalah komunikator kebaikan sekaligus pengorkestra perubahan. Dampingi kepala sekolah, libatkan komite dan masyarakat, serta pastikan setiap sekolah memiliki target yang jelas. Saya ingin Jawa Barat menjadi provinsi istimewa karena mutu pendidikannya," tegas Fajar saat pembukaan penguatan kapasitas Fasda di Jawa Barat.







