Sebanyak 352 siswa sekolah dasar di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para korban dilaporkan mengalami keluhan muntah-muntah dan pusing.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Chaniago, menyatakan keheranannya atas insiden ini. Menurutnya, banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelumnya telah ditutup Badan Gizi Nasional (BGN) karena tidak memenuhi persyaratan.
"Kok terjadi lagi ya, padahal sudah cukup banyak yang di-suspend terkait dengan SPPG yang tidak sesuai persyaratan seperti Laik Higiene dan IPAL," kata Irma. Ia menilai pihak penyedia MBG tidak bertanggung jawab dan mendesak agar SDM BGN di SPPG terkait segera diganti.
"SDM dari BGN yang ada di SPPG tersebut harus diganti, karena tidak bertanggung jawab. Harusnya makanan yang bermasalah tidak bisa keluar dari dapur jika mereka bekerja dengan baik," tegasnya.
Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan MBG Lombok Tengah memastikan para siswa telah mendapatkan penanganan medis. Ketua Satgas, Lalu Firman Wijaya, melaporkan sebagian korban sudah dipulangkan dari sejumlah Puskesmas.
"Kebetulan baru Pak Asisten II, sudah menuju ke Lokasi SPPG dan Puskesmas beliau laporkan ke saya bahwa sebagian dari siswa korban keracunan MBG ini itu sudah pulang," ujar Firman.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program MBG NTB, Fathul Gani, menegaskan SPPG yang menyalurkan makanan tersebut terancam sanksi penghentian sementara (suspend). "Ya kalau melihat situasi otomatis suspend," kata Fathul Gani.
Durasi penghentian akan menunggu keputusan BGN dan diperlukan sebagai bahan evaluasi. Langkah ini juga bertujuan memulihkan kepercayaan serta kondisi psikologis penerima manfaat agar tidak trauma.
"Cuma jangka waktunya (suspend) nanti menunggu keputusan BGN. Sebagai bahan evaluasi apalagi ini menimbulkan keracunan," tambahnya.







