Prof. Henri Subiakto: Pembuktian UU ITE Kasus Ijazah Jokowi Terganjal Bukti Digital

JAKARTA – Ahli Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Prof. Henri Subiakto, memprediksi jaksa akan menghadapi tantangan signifikan dalam…

JAKARTA – Ahli Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Prof. Henri Subiakto, memprediksi jaksa akan menghadapi tantangan signifikan dalam membuktikan dugaan pelanggaran UU ITE pada kasus yang menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa). Kasus ini berkaitan dengan polemik ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Henri menjelaskan, fokus persidangan bukan untuk menjawab keaslian ijazah Presiden Jokowi. Sebaliknya, pengadilan akan menguji pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa.

"Keinginan rakyat ingin mengetahui kebenaran asli tidaknya ijazah tak akan terpenuhi," tulis Henri melalui akun X pribadinya, Kamis (30/7/2026).

Ia memperkirakan Jokowi tidak akan hadir atau menyerahkan ijazah untuk diuji di persidangan. Oleh karena itu, jalannya sidang akan terpusat pada pembuktian unsur pidana oleh jaksa.

Dakwaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE, khususnya Pasal 32 dan 35, memiliki tantangan unik. Jaksa wajib menghadirkan bukti digital yang kuat.

"Perbuatan mengubah-ubah atau memanipulasi informasi elektronik itu harus ada bukti digitalnya," ujarnya.

Bukti tersebut tidak cukup hanya tangkapan layar atau pernyataan media. Jaksa perlu menunjukkan bukti elektronik asli, metadata, dan jejak digital. Ini harus menerangkan kapan, bagaimana, dan oleh siapa informasi elektronik diubah atau dimanipulasi.

Pembuktian juga harus didukung keterangan ahli forensik digital. Ahli tersebut akan menjelaskan keaslian barang bukti melalui mekanisme chain of custody.

Tanpa bukti tindakan mengubah atau memanipulasi dokumen elektronik milik pihak lain menggunakan komputer, Pasal 32 dan 35 UU ITE sulit diterapkan.

"Tanpa ada metadata, bukti elektronik yang valid yang memperlihatkan perbuatan Roy atau Tifa dengan komputer menyasar dokumen milik pelapor hingga mengubah atau memanipulasi dokumen tersebut, maka Pasal 32 dan 35 UU ITE tidak bisa diterapkan," katanya.

Henri menambahkan, pernyataan di media atau televisi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana manipulasi informasi elektronik.

"Kalau hanya menyampaikan pendapat atau analisis di media, itu belum tentu menunjukkan adanya tindakan mengubah data elektronik," ujarnya.

Sorotan

Dinamika Ekonomi Digital Indonesia: Suntikan Modal, Reformasi MSCI, dan Perang Siber
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan dinamika signifikan pekan ini, diwarnai masuknya...
18 Nov 2026News
Tech Indonesia Mendunia, Bank Digital Untung Besar di Tengah Geliat Regulasi
Industri teknologi Indonesia menunjukkan geliat signifikan minggu ini, dengan ekspansi...
17 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Bergejolak: Super Aplikasi Untung Besar, AI Jadi Mesin Pertumbuhan & Pencetak Talenta Baru
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah pasar...
14 Nov 2026News
Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas: Ini Respons Nama-Nama yang Mencuat
Jabatan Wakil Presiden RI kini kosong menyusul pengunduran diri Gibran...
14 Nov 2026News
Demokrat Resmikan Dukungan Hak Menyatakan Pendapat, Siap Galang Kekuatan Lintas Fraksi
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyatakan kesiapan penuh untuk...
11 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Berdenyut: Arus Investasi, Reformasi MSCI, dan Benteng Pertahanan Siber
Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan momentum kuat di tengah gejolak...
10 Nov 2026News