JAKARTA – Ahli Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Prof. Henri Subiakto, memprediksi jaksa akan menghadapi tantangan signifikan dalam membuktikan dugaan pelanggaran UU ITE pada kasus yang menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa). Kasus ini berkaitan dengan polemik ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Henri menjelaskan, fokus persidangan bukan untuk menjawab keaslian ijazah Presiden Jokowi. Sebaliknya, pengadilan akan menguji pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa.
"Keinginan rakyat ingin mengetahui kebenaran asli tidaknya ijazah tak akan terpenuhi," tulis Henri melalui akun X pribadinya, Kamis (30/7/2026).
Ia memperkirakan Jokowi tidak akan hadir atau menyerahkan ijazah untuk diuji di persidangan. Oleh karena itu, jalannya sidang akan terpusat pada pembuktian unsur pidana oleh jaksa.
Dakwaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE, khususnya Pasal 32 dan 35, memiliki tantangan unik. Jaksa wajib menghadirkan bukti digital yang kuat.
"Perbuatan mengubah-ubah atau memanipulasi informasi elektronik itu harus ada bukti digitalnya," ujarnya.
Bukti tersebut tidak cukup hanya tangkapan layar atau pernyataan media. Jaksa perlu menunjukkan bukti elektronik asli, metadata, dan jejak digital. Ini harus menerangkan kapan, bagaimana, dan oleh siapa informasi elektronik diubah atau dimanipulasi.
Pembuktian juga harus didukung keterangan ahli forensik digital. Ahli tersebut akan menjelaskan keaslian barang bukti melalui mekanisme chain of custody.
Tanpa bukti tindakan mengubah atau memanipulasi dokumen elektronik milik pihak lain menggunakan komputer, Pasal 32 dan 35 UU ITE sulit diterapkan.
"Tanpa ada metadata, bukti elektronik yang valid yang memperlihatkan perbuatan Roy atau Tifa dengan komputer menyasar dokumen milik pelapor hingga mengubah atau memanipulasi dokumen tersebut, maka Pasal 32 dan 35 UU ITE tidak bisa diterapkan," katanya.
Henri menambahkan, pernyataan di media atau televisi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana manipulasi informasi elektronik.
"Kalau hanya menyampaikan pendapat atau analisis di media, itu belum tentu menunjukkan adanya tindakan mengubah data elektronik," ujarnya.







