Prof. Erma Yulihastin Kritik Keras Jokowi: Tak Ada Rasa Bersalah soal Gibran, Kompetensi Demokrasi Dipertanyakan

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Erma Yulihastin, melontarkan kritik tajam terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait…

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Erma Yulihastin, melontarkan kritik tajam terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden. Erma menyoroti ketiadaan rasa bersalah atau pengakuan ketidakkompetenan Gibran dari Jokowi.

Kritik ini muncul menanggapi wawancara Jokowi dengan Bocor Alus Politik Tempo. Menurut Erma, Jokowi cenderung membantah semua tudingan yang dialamatkan kepadanya.

"Semua dibantah dan selalu mengatasnamakan demokrasi," kata Erma melalui unggahan di X.

Erma menyatakan kekecewaannya karena tidak melihat penyesalan sedikit pun dari Jokowi mengenai putranya yang kini menjabat wakil presiden. Ia menilai, setidaknya Jokowi seharusnya mengakui bahwa Gibran tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk posisi tersebut.

"Ada satu hal yang paling mengecewakan, yaitu tak ada sama sekali rasa bersalah atau minimal mengakui bahwa anaknya itu sebenarnya tidak layak dan tidak kompeten," tegas Erma.

Lebih lanjut, Erma mempertanyakan efektivitas sistem demokrasi Indonesia yang, menurutnya, belum mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar kompeten dari 280 juta penduduk.

"Ayolah, 280 juta orang Indonesia, masa iya demokrasi tak bisa memunculkan yang benar-benar kompeten?" imbuhnya, sekaligus menyinggung peran partai politik. "Itu parpol-parpol gunanya apa sih?"

Isu pencalonan Gibran kerap dikaitkan dengan intervensi politik Jokowi, yang dikenal dengan istilah "cawe-cawe". Jokowi sendiri pernah menyatakan cawe-cawe politiknya dalam Pemilu 2024 bertujuan menjaga stabilitas dan mencegah gejolak.

"Ya, harus menjaga agar di kepemimpinan nasional serentak, pilpres itu bisa berjalan baik, tanpa ada riak-riak yang membahayakan bangsa dan negara," jelas Jokowi pada konferensi pers Rakernas III PDI Perjuangan, Selasa (6/6).

Cawe-cawe Jokowi juga dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini, yang dibacakan pada 16 Oktober 2023, mengubah ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden.

Sorotan

Dinamika Ekonomi Digital Indonesia: Suntikan Modal, Reformasi MSCI, dan Perang Siber
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan dinamika signifikan pekan ini, diwarnai masuknya...
18 Nov 2026News
Tech Indonesia Mendunia, Bank Digital Untung Besar di Tengah Geliat Regulasi
Industri teknologi Indonesia menunjukkan geliat signifikan minggu ini, dengan ekspansi...
17 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Bergejolak: Super Aplikasi Untung Besar, AI Jadi Mesin Pertumbuhan & Pencetak Talenta Baru
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah pasar...
14 Nov 2026News
Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas: Ini Respons Nama-Nama yang Mencuat
Jabatan Wakil Presiden RI kini kosong menyusul pengunduran diri Gibran...
14 Nov 2026News
Demokrat Resmikan Dukungan Hak Menyatakan Pendapat, Siap Galang Kekuatan Lintas Fraksi
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyatakan kesiapan penuh untuk...
11 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Berdenyut: Arus Investasi, Reformasi MSCI, dan Benteng Pertahanan Siber
Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan momentum kuat di tengah gejolak...
10 Nov 2026News