Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengusutan tuntas dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) secara sengaja, baik oleh individu maupun korporasi. Instruksi tegas ini disampaikan saat rapat terbatas mengenai penanganan bencana alam, Senin (7/9/2026), di tengah proses hukum terhadap 138 tersangka dan 8 korporasi.
Pemerintah tidak akan menoleransi pihak yang terbukti sengaja melakukan karhutla. Sanksi lebih berat, termasuk pencabutan izin Hak Guna Usaha (HGU), menanti perusahaan yang melanggar.
Hingga kini, Kepolisian Republik Indonesia telah memproses pidana 138 tersangka individu dan delapan korporasi. Selain itu, puluhan perusahaan lain telah menerima sanksi administratif atas pelanggaran terkait karhutla. Penanganan karhutla menjadi prioritas serius mengingat dampaknya yang meluas dan menarik perhatian global.
Dalam rapat yang sama, pemerintah juga membahas perkembangan penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Mitigasi cepat dilakukan, khususnya pada sektor transportasi dan kesehatan, akibat sebaran abu vulkanik.
Delapan bandara dilaporkan terdampak dan harus ditutup sementara. Kementerian Perhubungan menyiapkan 10 bandara alternatif yang siaga 24 jam untuk menjaga mobilitas masyarakat.
Fasilitas transportasi darat gratis melalui DAMRI dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) disediakan bagi penumpang yang penerbangannya terganggu. Pemerintah juga menjamin pengembalian dana atau refund tiket 100 persen bagi penumpang terdampak penutupan bandara.







