Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktik permainan harga ekspor kelapa sawit yang merugikan negara. Modus ini menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pemasukan besar.
Menurut Prabowo, sawit Indonesia dibeli dengan harga di bawah pasar, lalu dijual kembali dengan harga tinggi di luar negeri. Hal ini disampaikannya dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/7/2026).
"Jadi perusahaan, dari Indonesia dia ekspor, begitu di sini dia jual Rp 14.000, dalam perjalanan ke Eropa, konon kabarnya berubah-ubah lagi kontraknya, sehingga di sana Rp 27.000," ujar Prabowo. "Jadi kita hilang 50% kekayaan kita. Satu kali perjalanan kita hilang 50% kekayaan kita."
Prabowo menegaskan, "permainan seperti inilah yang menusuk hati kita."
Merespons kondisi ini, Prabowo mengumpulkan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Pertemuan ini bertujuan membentuk tata kelola ekspor satu pintu.
Solusi yang diusulkan adalah pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Entitas baru ini dibentuk untuk menekan praktik underinvoicing atau pelaporan palsu.
"Untuk hadapi praktik under invoicing atau pelaporan-pelaporan palsu, saya kumpulkan KSSK, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan tim ekonomi kita, kita telah kumpul di Istana Merdeka, Ketua DEN juga hadir dengan beberapa penasehat ekonomi," ungkap Prabowo.
Ia meminta jajarannya mencari solusi menekan kecurangan yang juga memicu aliran uang Indonesia ke luar negeri.
"Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua, apa mau kita teruskan ini aliran uang ratusan miliar dolar ke luar negeri? Kekayaan kita, dari sumber daya kita. Mau kita teruskan? Mereka semua bilang, ‘jangan, Pak, jangan kita teruskan.’ Bagaimana caranya tidak kita teruskan? Akhirnya diusulkanlah sistem ekspor satu pintu untuk komoditas-komoditas milik bangsa dan negara," jelas Prabowo.







