Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kini bisa memasarkan produknya di ritel modern tanpa dibebani biaya administrasi pendaftaran atau listing fee. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro. Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Helvi Moraza, menyatakan pemerintah terus mendorong UMKM berkualitas untuk menembus jaringan ritel modern, perhotelan, industri, hingga pasar digital.
"Kami ingin UMKM potensial tidak hanya berkembang di pasar lokal, tetapi juga mampu masuk ke jaringan ritel modern, perhotelan, industri, dan pasar digital," ujar Helvi dalam keterangannya, dikutip Minggu (19/7/2026).
Pembebasan biaya ini diharapkan membuka akses pasar lebih luas dan memperkuat daya saing usaha mikro. Kolaborasi Kemenkop UKM dan Aprindo juga merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang mendorong kemitraan dan perluasan akses pasar bagi usaha mikro.
Dalam rangkaian Jambore Kumitra 2026 di Teras Malioboro, Yogyakarta, Kemenkop UKM juga mendorong penguatan UMKM. Ini dilakukan melalui perluasan akses pemasaran, seminar literasi digitalisasi, dan peningkatan kapasitas teknologi.
Pada kegiatan Kumitra tersebut, Kemenkop UKM memfasilitasi business matching antara UMKM dengan 10 perusahaan besar dan jaringan ritel nasional. Dari pertemuan itu, tercatat potensi komitmen transaksi mencapai Rp 7,155 miliar.
"Seluruh upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung target 10 juta penduduk berusaha dan bekerja," tutur Helvi.







