Jakarta – Pemerintah tengah mempertimbangkan secara matang penetapan status bencana nasional untuk banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa pemerintah memiliki pertimbangan matang dalam mengambil keputusan tersebut.
"Pemerintah dan DPR sudah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah daerah yang terdampak," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Puan menilai, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi bencana menunjukkan keseriusan pemerintah. "Presiden sudah langsung meninjau wilayah yang terdampak. Tentu pemerintah punya pertimbangan matang terkait keputusan status bencana nasional," imbuhnya.
DPR, lanjut Puan, akan terus mengawal langkah pemerintah dalam penanganan bencana. Sinergi antara pemerintah dan DPR dinilai penting untuk pemulihan yang optimal. "Pemerintah dan DPR akan terus berkomunikasi dan bersinergi untuk mencari solusi terbaik dalam menuntaskan bencana ini," tegasnya.
Saat ini, fokus utama adalah tanggap darurat. Puan menekankan pentingnya penyelamatan korban dan pendistribusian bantuan. Setelah masa tanggap darurat selesai, evaluasi penyebab banjir dan longsor akan dilakukan.
"Kami bersinergi dengan pemerintah untuk mengevaluasi penyebab bencana dan merencanakan langkah ke depan," kata Puan. DPR juga telah mengirimkan bantuan logistik dan akan terus mengawasi proses penanganan bencana.
