Pemerintah Buka Keran Ekspor ‘Harta Karun’ Ikutan: Larangan Logam Tanah Jarang Hanya untuk Produk Utama

Pemerintah telah memperjelas aturan ekspor logam tanah jarang (LTJ), komoditas yang kerap disebut ‘harta karun’ incaran dunia. Larangan ekspor kini…

Pemerintah telah memperjelas aturan ekspor logam tanah jarang (LTJ), komoditas yang kerap disebut ‘harta karun’ incaran dunia. Larangan ekspor kini hanya berlaku untuk LTJ sebagai produk utama, sementara kandungan LTJ sebagai unsur ikutan dalam komoditas pertambangan lain tetap diizinkan diekspor.

Kantor Staf Presiden (KSP) mengumumkan kesepahaman ini setelah rapat koordinasi tata kelola ekspor mineral kritis LTJ pada Senin (27/7/2026). Rapat tersebut digelar menyusul terhambatnya ekspor mineral oleh beberapa perusahaan akibat pemeriksaan kandungan LTJ.

Kepala KSP Dudung Abdurachman menjelaskan, "Kami hendak menyampaikan progres hasil koordinasi tersebut di mana telah dibangun kesepahaman bahwa ketentuan larangan ekspor LTJ diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Ya jadi kalau ekspor LTJ produk utama itu memang dilarang. Bukan serta merta terhadap kandungan LTJ yang terdapat sebagai unsur ikutan dalam produk pertambangan utama dan turunannya."

Hasil koordinasi lanjutan pada Jumat (31/7/2026) juga memastikan PT Sucofindo dapat menerbitkan 85 laporan surveyor yang sempat tertunda. Laporan ini mayoritas berasal dari eksportir alumina, katoda tembaga, dan produk turunan nikel yang terindikasi mengandung mineral ikutan.

Produk pertambangan yang mengandung unsur radioaktif alami (NORM) juga dapat diekspor, asalkan memenuhi persyaratan pengujian keselamatan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan segera menggelar rapat koordinasi untuk membahas rekomendasi batas kandungan LTJ, definisi mineral ikutan, metode pengujian, serta pedoman penerbitan laporan surveyor.

Dudung menegaskan pentingnya regulasi yang jelas. "Saya kembali menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum harus tetap berjalan, tetapi harus berlandaskan aturan yang jelas, data yang valid, hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan koordinasi lintas instansi. Pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan tidak boleh dirugikan akibat perbedaan interpretasi," ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut angkat bicara mengenai tertahannya ekspor mineral. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan menemukan kandungan LTJ sebagai unsur ikutan, sementara belum ada aturan pasti saat itu.

"Itu kan begini, itu ternyata setelah dicek oleh tim saya, ada beberapa produk dari hasil industri hilirisasi yang diekspor, contoh nikel ataupun tembaga, yang memang ada kadar tertentu dan ada isinya tentang logam tanah jarang. Ikutan sebenarnya," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Bahlil menambahkan, Indonesia saat ini belum memiliki industri khusus untuk mengolah unsur LTJ yang terkandung sebagai produk sampingan tersebut.

"Tapi kan kita belum punya industri yang untuk secara spesifik ke situ. Contoh, orang melakukan industri NPI. NPI itu kan prosesnya kan baru 40% sampai 50%. Pasti di dalamnya itu masih ada komponen-komponen mineral lain yang ikut, ada besinya, macam-macamlah gitu. Ya namanya saja baru 50%," katanya.

Pemerintah kini tengah menyusun pemetaan agar ekspor produk hilirisasi tetap berjalan lancar. Di sisi lain, pengelolaan kandungan LTJ sebagai mineral kritis juga dapat diatur dengan lebih baik.

"Nah, sekarang lagi dipetakan secara baik agar teman-teman investor juga yang melakukan industrinya bisa berjalan, tetapi juga bisa kita melakukan kanalisasi untuk logam tanah jarangnya tidak menjadi masalah di kemudian hari," terang Bahlil.

ReporterSindira Oman

Sorotan

Ancaman 10 Tahun PT Timah: Cadangan Timah Kritis, Eksplorasi Agresif Jadi Mandat Utama
Cadangan timah PT Timah (Persero) Tbk kini hanya sekitar 300...
17 Nov 2026Finance
Jelang KTT APEC, AS dan China Gelar Negosiasi Kritis Soal Pemangkasan Tarif
Pejabat tinggi China dan Amerika Serikat (AS) telah menggelar pertemuan...
16 Nov 2026Finance
KRL Jabodetabek Berevolusi: Pensiunkan 86 Armada Bekas, KAI Percepat Pengadaan 128 Kereta Baru dari INKA
PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui anak usahanya, KAI Commuter...
10 Nov 2026Finance
Reorientasi Bisnis Raksasa Migas: Shell Fokus Pelumas, BP ke Hulu
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan arah bisnis...
10 Nov 2026Finance
Ancaman Delisting 18 Saham: Jutaan Investor Publik Terjebak
Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menghapus pencatatan 18 emiten pada...
8 Nov 2026Finance
Ribuan Pengunjung Serbu Pameran Scent of Indonesia, Bukti Geliat Industri Parfum Lokal
Jakarta – Pameran "Scent of Indonesia" di Jakarta International Convention...
8 Nov 2026Finance