Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 200 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) tengah menjalani proses perizinan penggabungan atau peleburan (merger). Data per Juni 2026 menunjukkan, 81 BPR/BPRS di antaranya telah disetujui untuk konsolidasi menjadi 24 entitas.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa penggabungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan industri perbankan nasional melalui kebijakan konsolidasi. Ia menegaskan, "Terkait dengan hal ini, BPR/BPRS dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama (BPR/BPRS grup) sedang menjalani proses konsolidasi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS."
Dian menerangkan, konsolidasi bertujuan memperkuat permodalan dan daya saing BPR/BPRS. Ini dilakukan melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko, pemenuhan struktur organisasi, perbaikan kinerja keuangan, serta pengelolaan yang lebih efisien.
Keberhasilan konsolidasi diharapkan mewujudkan visi-misi BPR/BPRS dalam Roadmap Pengembangan 2024-2027, yaitu menjadi bank yang berintegritas, resilien, adaptif, berdaya saing, dan kontributif bagi perekonomian wilayahnya. OJK memastikan akan terus memberikan dukungan penuh terhadap penguatan permodalan perbankan, termasuk masuknya investor strategis baru sepanjang memenuhi ketentuan.
Konsolidasi ini diharapkan membawa dampak positif bagi kinerja bank. Ini sekaligus mendukung terciptanya perbankan nasional yang lebih sehat, efisien, berdaya saing, serta berkontribusi nyata pada perekonomian nasional.







