Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, kembali menyoroti isu ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengklaim Mahkamah Konstitusi (MK) serius menanggapi permohonan sengketa Pilpres 2024 yang berpotensi mendiskualifikasi Gibran terkait syarat pendidikan.
"MK memberikan perhatian serius atas permohonan sengketa Pilpres 2024 terkait kemungkinan diskualifikasi Gibran karena tidak memenuhi syarat pendidikan," tulis Denny di akun X pribadinya, Sabtu (19/9/2026).
Sidang pertama pemeriksaan pendahuluan sengketa tersebut, menurut Denny, dijadwalkan pada Senin, 21 September 2026, pukul 19.00 WIB. "Sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan sengaja diadakan pada Senin, 21 September, pukul 19:00 WIB, malam hari," imbuhnya.
Denny juga menyebut MK telah menerbitkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2026. Aturan baru ini, disebutnya, khusus untuk menyusun jadwal persidangan. "Bahkan, MK juga sengaja menerbitkan aturan baru Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2026 untuk menyusun jadwal persidangan," jelasnya.
"Apakah Gibran akhirnya didiskualifikasi? Ikuti terus persidangannya. Salam Integritas!" pungkas Denny.
Sebelumnya, pada 9 September 2026, Denny Indrayana mengaku telah mengajukan permintaan informasi mengenai riwayat pendidikan Gibran ke UTS Insearch, Sydney, Australia. Ia bahkan membagikan potongan email konfirmasi dari UTS Insearch di akun X pribadinya pada Selasa (15/9/2026). "Tanggal 9 September lalu, saya mengajukan lagi permintaan informasi terkait sekolah Gibran di UTS Insearch, Sydney, Australia," tulis Denny. Ia menambahkan, "Permintaan resmi saya daftarkan online, dan dikonfirmasi UTS melalui potongan email di atas."
Denny menjelaskan, permintaan tersebut meliputi data lengkap riwayat pendidikan Gibran di institusi itu. "Saya meminta seluruh data sekolah Gibran di sana. Kapan masuknya? Program apa? Apakah selesai? Kapan lulusnya? Bagaimana nilainya? Dst," ungkapnya.







