Menkum: Presiden bisa pantau kinerja Kemenkum lewat layar kecil

Kemenkumham Hadirkan ‘Layar Kendali’ Digital untuk Presiden Pantau Kinerja Real-Time

Yogyakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik…

Kemenkumham Hadirkan ‘Layar Kendali’ Digital untuk Presiden Pantau Kinerja Real-Time

Yogyakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia akan menghadirkan sistem pemantauan digital yang memungkinkan Presiden Prabowo Subianto memantau kinerja seluruh jajaran kementerian secara real-time. Melalui "layar kendali" khusus, Presiden dapat mengakses data dan perkembangan layanan Kemenkumham, termasuk pos bantuan hukum (posbakum) di tingkat desa dan kelurahan.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa Presiden akan menerima akun khusus sebagai bagian dari inisiatif transformasi digital kementerian. "Nanti Presiden bisa mengontrol kinerja langsung Kementerian Hukum hanya dengan layar kecil yang kita berikan kepada beliau, dan kita semua di Kementerian Hukum akan dilihat kinerjanya," ujar Supratman saat peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan DIY di Yogyakarta, Selasa.

Penyerahan akun ini direncanakan berbarengan dengan peresmian posbakum secara nasional pada 1 April 2026. Ia menegaskan, "Akan saya serahkan satu akun kepada Bapak Presiden karena kita sudah digitalisasi."

Sistem digital ini memungkinkan pemantauan kinerja Kemenkumham secara menyeluruh, mencakup layanan bantuan hukum, pengaduan, dan penanganan perkara melalui posbakum hingga tingkat desa dan kelurahan. Seluruh laporan dan penanganan masalah akan terintegrasi dan ditampilkan secara real-time dalam dashboard Kemenkumham, menjamin transparansi dalam perkembangan penanganan aduan masyarakat.

"Jadi nanti akan terlihat desa mana, kelurahan mana, yang menerima laporan masyarakat dan bagaimana tindak lanjutnya," jelas Supratman.

Digitalisasi ini merupakan langkah strategis dalam reformasi birokrasi Kemenkumham, bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Supratman optimis, "Nanti di tanggal 1 April, insyaAllah seluruh layanan Kementerian Hukum tidak ada satu pun yang tidak dilakukan lewat digitalisasi."

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen menambahkan bahwa hingga saat ini, 80.298 posbakum telah terbentuk di seluruh Indonesia. Peresmian posbakum secara nasional ini juga akan menjadi bagian dari peluncuran transformasi digital Kemenkumham pada awal April mendatang. Min Usihen mengungkapkan, Papua Raya menjadi satu-satunya wilayah yang masih dalam proses mencapai 100 persen pembentukan posbakum di tingkat desa dan kelurahan.


Sorotan

China terapkan kebijakan bebas visa untuk warga Inggris dan Kanada
China Resmi Bebaskan Visa Bagi Warga Inggris dan Kanada Mulai...
16 Feb 2026Antara
Pena minta Persita Tangerang waspadai PSBS Biak
Jelang Laga Kontra PSBS Biak, Pelatih Persita Serukan Kewaspadaan Penuh...
15 Feb 2026Antara
Bidik nasabah generasi produktif, Bank Saqu gelar Sunrise Society
Bank Saqu Rangkul Generasi Produktif Melalui Komunitas Sunrise Society Jakarta,...
15 Feb 2026Antara
Terekam CCTV, Pejalan Kaki Sempoyongan Sebelum Tewas Terlindas Transjakarta
Jakarta (SIAR) - Rekaman kamera pengawas (CCTV) menangkap momen tragis...
15 Feb 2026Antara
Mengajarkan puasa dalam bingkai kepentingan terbaik anak
Mendidik Anak Berpuasa dalam Bingkai Kepentingan Terbaik Jakarta (SIAR) -...
15 Feb 2026Antara
UKP: Pengembangan wisata sejarah harus seiring upaya konservasi
Utusan Khusus Presiden Zita Anjani: Konservasi Situs Budaya Fondasi Utama...
15 Feb 2026Antara