Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) memasuki babak baru. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut. Keputusan ini merupakan respons langsung atas keluhan masyarakat terkait kualitas menu yang buruk dan keterlambatan distribusi paket makanan kepada siswa penerima manfaat.
Dua SPPG yang terkena sanksi adalah SPPG Pangkep Minasa Tene Biraeng dan SPPG Pangkep Bungoro Samalewa 1. Penghentian operasional ini berlaku efektif sejak 16 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan, sembari menunggu hasil investigasi lebih lanjut oleh BGN.
Surat Teguran dan Temuan di Lapangan
Keputusan penghentian operasional SPPG Minasa Tene Biraeng secara resmi tertuang dalam surat Nomor 961/D.TWS/03/2026 yang ditujukan kepada Kepala SPPG Pangkajene dan Kepulauan Minasa Tene Biraeng. Surat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa tindakan ini merupakan tindak lanjut dari laporan pengaduan mengenai dugaan kelalaian dalam proses Quality Control (QC) saat penerimaan bahan baku, serta keterlambatan distribusi makanan yang merugikan penerima manfaat.
Isi surat tersebut menyatakan, "Sehubungan dengan hasil investigasi dan pengamatan di lapangan terkait keterlambatan pengiriman karena kelalaian bagian Quality Control yang belum menerapkan SOP dengan baik saat penyaluran MBG, maka untuk sementara SPPG Pangkajene dan Kepulauan Minasa Tene Biraeng diberhentikan sementara operasionalnya."
Langkah ini diambil berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengelolaan Keamanan Pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang menekankan pentingnya standar keamanan pangan dan ketepatan waktu dalam program MBG.
Keterlambatan Distribusi dan Dampaknya
Selain masalah kualitas menu yang menjadi sorotan, penghentian operasional juga dipicu oleh laporan mengenai keterlambatan distribusi paket MBG ke sejumlah sekolah. Dalam beberapa kasus, paket makanan dilaporkan baru tiba pada malam hari, jauh setelah jam sekolah usai. Hal ini tentu saja menggagalkan tujuan utama program, yaitu memberikan asupan gizi yang tepat waktu kepada siswa.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pihaknya memandang serius setiap gangguan dalam pelaksanaan program MBG. "Program MBG merupakan program strategis negara yang menyangkut kepercayaan masyarakat. Karena itu setiap pelaksana di lapangan wajib menjalankan SOP secara disiplin, terutama dalam aspek keamanan pangan dan ketepatan waktu distribusi," ujarnya di Jakarta, Minggu (15/3).
Nanik menambahkan bahwa keterlambatan distribusi hingga malam hari tidak dapat ditoleransi karena berpotensi mengganggu kualitas pelayanan kepada para siswa. BGN mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG terkait agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi, manajemen bahan baku, serta kesiapan operasional di lapangan.
Investigasi Awal dan Akar Permasalahan
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, mengungkapkan bahwa investigasi awal menemukan adanya ketidaksiapan bahan baku dari pemasok yang berdampak pada proses pengemasan hingga distribusi paket MBG ke sekolah. "Temuan awal menunjukkan proses pengendalian mutu serta persiapan distribusi belum berjalan optimal, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman paket MBG kepada para penerima manfaat," jelasnya.
Gelombang Keluhan di Media Sosial
Sebelumnya, keluhan terkait kualitas makanan MBG di Pangkep sempat viral di media sosial. Percakapan tersebut bermula dari tangkapan layar percakapan grup WhatsApp salah satu kelas di sekolah yang kemudian menyebar luas. Dalam pesan tersebut, seorang orang tua siswa mempertanyakan kualitas makanan yang diterima anak-anak mereka.
Salah satu pesan yang beredar menyebutkan, "Ibu ini mi kue bolu yang ditunggu dua hari baru datang, tidak mengembang ji, masih mentah. Di mana nilai gizinya dan apakah layak disebut paket istimewa?" Keluhan ini memicu gelombang sorotan publik terhadap kualitas makanan serta proses distribusi program MBG di daerah tersebut.
Langkah Evaluasi dan Jaminan Kualitas
BGN menegaskan bahwa penghentian sementara operasional dua SPPG di Pangkep merupakan bagian dari langkah evaluasi komprehensif untuk memastikan standar keamanan pangan, kualitas menu, serta ketepatan distribusi dalam program MBG tetap terjaga. Evaluasi ini akan mencakup audit terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku hingga proses distribusi akhir kepada siswa.
BGN berkomitmen untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang ada guna memastikan program MBG berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi para siswa penerima. Hasil investigasi dan evaluasi akan menjadi dasar bagi perbaikan sistem dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Masyarakat Pangkep menanti hasil investigasi ini dengan harapan program MBG dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang sesungguhnya bagi generasi penerus bangsa.
