Mahfud MD Buka Suara Alasan Tolak Gugat Gibran di MK: Jaga Marwah Hukum

JAKARTA – Mahfud MD menegaskan tidak ikut menjadi pemohon dalam perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka…

JAKARTA – Mahfud MD menegaskan tidak ikut menjadi pemohon dalam perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia memilih berada di luar proses hukum, meski mengaku memiliki semangat yang sama dengan para pihak yang mengajukan perkara.

Mantan Ketua MK itu menjelaskan, keputusannya diambil agar perkara tetap berjalan sebagai perdebatan hukum murni, bukan bergeser menjadi persoalan kepentingan politik. Perkara ini terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, dengan Denny Indrayana sebagai salah satu pemohon.

Kasus tersebut mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024 dan kini telah memasuki tahap pembuktian di MK. Mahfud menyampaikan sikapnya dalam perbincangan di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Jumat (2/10/2026).

Mahfud mengatakan pernah berkomunikasi dengan Denny Indrayana mengenai kemungkinan keterlibatannya. Namun, ia menilai partisipasinya justru dapat membuat perkara kehilangan fokus sebagai persoalan hukum.

"Kalau saya ikut jadi penggugat, permohonan atau gugatan umumnya kalau di MK disebut permohonan, gugatan ini akan turun nilainya. Mas Denny akan dituduh ditunggangi oleh Mahfud. Pak Mahfud dituduh ditumpangi oleh Denny. Saya bilang saling menumpangi," kata Mahfud.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat perkara yang seharusnya diuji melalui argumentasi hukum justru dipersepsikan sebagai pertarungan kepentingan politik. Oleh karena itu, ia memilih tidak masuk sebagai pihak dalam perkara.

"Sudah perdebatan ilmiah aja di sana. Perdebatan ilmu hukum. Saya gak usah ikut saya bilang. Semangatnya saya setuju tapi saya tidak usah ikut," lanjutnya.

Keputusan Mahfud juga dikaitkan dengan sikapnya pasca-Pilpres 2024, di mana ia telah menerima hasil Pilpres berdasarkan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. "Sesuai Undang-Undang Dasar, putusan MK itu bersifat final. Maka saya sudah menerima dan sudah menyatakan final masa saya mau ikut lagi," tegasnya.

Meski tidak menjadi pemohon, Mahfud tetap memberikan pandangan mengenai salah satu persoalan yang diperdebatkan. Hal ini terkait dokumen yang berkaitan dengan kesetaraan pendidikan Gibran.

Sorotan

Dinamika Ekonomi Digital Indonesia: Suntikan Modal, Reformasi MSCI, dan Perang Siber
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan dinamika signifikan pekan ini, diwarnai masuknya...
18 Nov 2026News
Tech Indonesia Mendunia, Bank Digital Untung Besar di Tengah Geliat Regulasi
Industri teknologi Indonesia menunjukkan geliat signifikan minggu ini, dengan ekspansi...
17 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Bergejolak: Super Aplikasi Untung Besar, AI Jadi Mesin Pertumbuhan & Pencetak Talenta Baru
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah pasar...
14 Nov 2026News
Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas: Ini Respons Nama-Nama yang Mencuat
Jabatan Wakil Presiden RI kini kosong menyusul pengunduran diri Gibran...
14 Nov 2026News
Demokrat Resmikan Dukungan Hak Menyatakan Pendapat, Siap Galang Kekuatan Lintas Fraksi
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyatakan kesiapan penuh untuk...
11 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Berdenyut: Arus Investasi, Reformasi MSCI, dan Benteng Pertahanan Siber
Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan momentum kuat di tengah gejolak...
10 Nov 2026News