KPK Tunggu Restu Prabowo: Kasus Korupsi Akuisisi PT JN di Balik Layar Rehabilitasi Ira Puspadewi

Jakarta, Liputan6.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menanti Surat Keputusan (SK) rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus dugaan…

Jakarta, Liputan6.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menanti Surat Keputusan (SK) rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, dan dua mantan direksi lainnya dalam kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN).

Hingga Kamis (27/11/2025) sore, SK rehabilitasi yang menjadi dasar hukum pelepasan belum diterima KPK.

"Sampai dengan saat ini, KPK belum menerima surat keputusan rehabilitasi tersebut. Posisi KPK menunggu, untuk bisa menindaklanjuti keputusan rehabilitasi dalam perkara ASDP ini. Jadi, teman-teman mohon bersabar ya," ujar Juru Bicara KPK, Budi, kepada wartawan.

KPK kemudian memaparkan kembali duduk perkara yang menjerat para terdakwa hingga vonis dijatuhkan. Penyidikan mengungkap kondisi PT JN justru memburuk setelah diakuisisi, bergantung pada suntikan dana dari ASDP untuk menutupi utang dan biaya operasional.

"Berdasarkan serangkaian proses, KPK menemukan, pasca aksi akuisisi yang dilakukan ASDP, PT JN tidak memperoleh selisih (net cash flow) dan justru bergantung pada bantuan finansial PT ASDP untuk membayar utang dan operasional," jelas Budi.

Kondisi ini jauh dari proyeksi konsultan saat due diligence, di mana valuasi PT JN seolah-olah bernilai tinggi. KPK melakukan penghitungan ulang nilai saham PT JN dengan dua metode dan menemukan adanya pengkondisian dalam proses penilaian.

KPK menghitung ulang valuasi PT JN menggunakan metode discounted cash flow (arus kas diskonto) dan net asset (aset bersih). Hasilnya menunjukkan angka negatif:

  • Metode discounted cash flow: nilai saham PT JN minus Rp383 miliar.
  • Metode net asset: saham PT JN minus Rp96,3 miliar.

"Temuan tersebut, yang digunakan KPK dalam perhitungan kerugian negara," tegas Budi.

Selain itu, KPK menemukan penyimpangan tata kelola selama proses akuisisi, termasuk manipulasi dokumen strategis, pengabaian rekomendasi manajemen risiko, dan penyusunan aturan akuisisi dengan penanggalan mundur. Analisis kelayakan investasi berdasarkan data aktual juga menunjukkan akuisisi tersebut tidak layak secara bisnis.

Nilai imbal hasil investasi (internal rate of return) hanya 4,99%, sementara biaya modal (weighted average cost of capital /WACC) mencapai 11,11%. Kerugian diproyeksikan akan terus meningkat di masa depan.

Sorotan

Dinamika Ekonomi Digital Indonesia: Suntikan Modal, Reformasi MSCI, dan Perang Siber
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan dinamika signifikan pekan ini, diwarnai masuknya...
18 Nov 2026News
Tech Indonesia Mendunia, Bank Digital Untung Besar di Tengah Geliat Regulasi
Industri teknologi Indonesia menunjukkan geliat signifikan minggu ini, dengan ekspansi...
17 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Bergejolak: Super Aplikasi Untung Besar, AI Jadi Mesin Pertumbuhan & Pencetak Talenta Baru
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah pasar...
14 Nov 2026News
Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas: Ini Respons Nama-Nama yang Mencuat
Jabatan Wakil Presiden RI kini kosong menyusul pengunduran diri Gibran...
14 Nov 2026News
Demokrat Resmikan Dukungan Hak Menyatakan Pendapat, Siap Galang Kekuatan Lintas Fraksi
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyatakan kesiapan penuh untuk...
11 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Berdenyut: Arus Investasi, Reformasi MSCI, dan Benteng Pertahanan Siber
Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan momentum kuat di tengah gejolak...
10 Nov 2026News