Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M. Rizal Fadillah, mengusulkan ide kontroversial: pendirian rumah sakit jiwa (RSJ) khusus bagi para pejabat negara. Usulan ini muncul dari keprihatinannya atas maraknya korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Rizal meyakini banyak pejabat mengalami "sakit jiwa" akibat tekanan dan lingkungan kekuasaan.
Menurut Rizal, perbincangannya dengan seorang kiai menghasilkan persepsi serupa. "Dalam obrolan dengan seorang kiai yang menerawang kondisi amburadulnya negara akibat para pejabat yang tidak amanah, muncul persepsi bahwa sekarang ini banyak pejabat yang sakit jiwa," ujarnya kepada fajar.co.id, Senin (27/7/2026). Ia menambahkan, "Pengaruh posisi dan lingkungan yang menjadi penyebabnya."
Rizal menjelaskan, ambisi kekuasaan, kecemasan sosial, hasrat mengejar status, dan budaya instan memicu perilaku menyimpang. "Depresi atas rayuan relasi sosial, cemas berjarak kekayaan dengan sejawat atau atasan, mania pada pengaruh, sanjungan, nafsu besar untuk menaikkan status simbol, serta budaya serba cepat atau instan," paparnya. Ia bahkan secara gamblang menyebut korupsi sebagai gangguan mental.
"Mental disorders sesungguhnya adalah mental illness. Korup adalah perilaku sakit jiwa," tegas Rizal. Ia menekankan bahwa perilaku koruptif bukan didorong kebutuhan, melainkan keserakahan, yang bisa bermanifestasi sebagai mania, depresi, atau halusinasi. Kondisi ini rentan menjangkiti pejabat tinggi maupun rendah.
"Pejabat tinggi atau rendah mudah tertular bahkan saling menularkan. Bukan orang awam yang rentan sakit jiwa, tetapi pejabat," katanya. Akibatnya, banyak pejabat kehilangan empati terhadap penderitaan masyarakat. "Mereka tertawa dalam kesedihan, foya-foya dalam kesemrawutan, meronta-ronta di tengah kebebasan, dan menjadikan pengadilan untuk menegakkan kezaliman," imbuhnya.
Rizal juga mengkritik pengelolaan sumber daya alam yang dinilainya tidak menguntungkan rakyat. "Kata si Cepot, nikel diserahkan ke asing, batu bara untuk asing, timah diberikan kepada asing, nah utang diserahkan kepada rakyat," tutupnya.







