Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperingatkan potensi kehilangan ekspor nikel hingga 5 juta ton. Hal ini menyusul keputusan pemerintah memangkas kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia, Widiyanto Saputro, menyebut pemangkasan kuota menjadi 260-270 juta ton berpotensi mengurangi ekspor sebesar 3,5 juta hingga 5 juta ton, setara 0,3%-0,5%. Proyeksi ini sebelumnya telah disampaikan pelaku usaha di forum Strategic Response Meeting (SRM) Kadin.
"Di SRM Kadin dunia usaha sudah mengingatkan bahwa kepastian RKAB sebagai prioritas dari SRM kita itu sudah memproyeksikan loss-nya itu 3,5 sampai dengan 5 juta ton ekspor nikel yang akan hilang. Dari 0,3 sampai 0,5%, teman-teman. Nah, ini ternyata terjadi," ujar Widiyanto dalam acara Grand Seminar Registration: HIPMI Miners 2026 di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Kadin mendesak pemerintah segera memberikan kepastian tata kelola RKAB. Hal ini krusial agar dunia usaha memiliki kepastian dalam menjalankan investasi dan kegiatan operasional.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya telah memastikan pemangkasan target produksi nikel dalam RKAB 2026. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan target nikel akan disesuaikan dengan kapasitas smelter.
"Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter. Kemungkinan sekitar 250-260 (juta ton)," kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (14/1/2026).







