Gus Yahya Bantah Pemecatan Dirinya dari Jabatan Ketua Umum PBNU: Surat Edaran Tidak Sah!

Jakarta, Liputan6.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menepis kabar pemecatan dirinya…

Jakarta, Liputan6.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menepis kabar pemecatan dirinya dari jabatannya yang beredar melalui surat bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025. Gus Yahya menegaskan bahwa surat tersebut tidak sah dan tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan dirinya sebagai Ketum PBNU.

"Ini soal dokumen berjudul Surat Edaran yang diedarkan ke mana-mana. Yang pertama, bahwa surat itu adalah surat yang tidak sah karena seperti bisa dilihat, masih ada watermark dengan tulisan ‘DRAFT’, maka itu berarti tidak sah. Dan kalau di-scan tanda tangan di situ, itu akan muncul keterangan bahwa tanda tangan tidak sah," ujar Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor Pusat PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

Gus Yahya menjelaskan ketidakabsahan dokumen itu bukan hanya dari formatnya, melainkan juga karena tidak memenuhi ketentuan administratif PBNU. "Surat Edaran itu tidak ditandatangani oleh empat orang dari unsur Syuriyah dan Tanfidziyah," jelasnya.

Menurutnya, empat tanda tangan merupakan syarat baku dalam sistem organisasi PBNU. Karena tidak memenuhi syarat administratif, surat tersebut gagal diverifikasi dalam sistem digital PBNU. "Walaupun draf sudah dibuat tapi tidak bisa mendapatkan stempel digital. Dan apabila dicek di link di bawah surat itu, itu akan diketahui bahwa nomor surat yang dicantumkan di situ juga tidak dikenal," imbuhnya.

Gus Yahya juga mengkritik penyebaran dokumen tersebut melalui pesan pribadi. "Yang diterima oleh banyak teman-teman itu adalah draf yang tidak sah melalui biasanya melalui WA. Padahal teman-teman itu kalau pengurus itu akan mendapatkannya dari saluran digital milik NU sendiri yaitu platform DIGDAYA (Digital Data dan Layanan NU)," katanya.

Lebih lanjut, Gus Yahya menegaskan bahwa Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan pengurus, apalagi Ketua Umum PBNU. "Rapat Harian Syuriyah itu tidak bisa memberhentikan siapapun, tidak punya wewenang untuk memberhentikan siapapun. Enggak ada wewenang itu. Memberhentikan pengurus lembaga atau fungsionaris yang lain saja enggak bisa, apalagi memberhentikan Ketua Umum," pungkasnya. Ia menambahkan bahwa Ketua Umum PBNU hanya bisa diberhentikan melalui Muktamar.

Sorotan

Dinamika Ekonomi Digital Indonesia: Suntikan Modal, Reformasi MSCI, dan Perang Siber
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan dinamika signifikan pekan ini, diwarnai masuknya...
18 Nov 2026News
Tech Indonesia Mendunia, Bank Digital Untung Besar di Tengah Geliat Regulasi
Industri teknologi Indonesia menunjukkan geliat signifikan minggu ini, dengan ekspansi...
17 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Bergejolak: Super Aplikasi Untung Besar, AI Jadi Mesin Pertumbuhan & Pencetak Talenta Baru
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah pasar...
14 Nov 2026News
Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas: Ini Respons Nama-Nama yang Mencuat
Jabatan Wakil Presiden RI kini kosong menyusul pengunduran diri Gibran...
14 Nov 2026News
Demokrat Resmikan Dukungan Hak Menyatakan Pendapat, Siap Galang Kekuatan Lintas Fraksi
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyatakan kesiapan penuh untuk...
11 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Berdenyut: Arus Investasi, Reformasi MSCI, dan Benteng Pertahanan Siber
Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan momentum kuat di tengah gejolak...
10 Nov 2026News