Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot 14 pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) dari jabatannya, mulai dari eselon I hingga eselon III. Tindakan tegas ini menyusul dugaan pelanggaran keuangan bernilai miliaran rupiah serta potensi konflik kepentingan.
Ke-14 pejabat tersebut dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal Kementan. Mereka tidak langsung diberhentikan sebagai aparatur sipil negara.
"Hari ini 14 kami copot, nonjob, dan diperiksa. Jadi yang dicopot juga diperiksa tiga bulan. Kalau terbukti serahkan penegak hukum. Kalau tidak, kita ambil kembali," kata Amran, dikutip Rabu (19/8/2026).
Dugaan pelanggaran intinya berhubungan dengan persoalan uang yang mencapai miliaran rupiah. Amran menargetkan pemeriksaan selesai maksimal tiga bulan, namun berharap bisa lebih cepat.
"Pelanggarannya, intinya hubungannya dengan uang dan ada miliaran nilainya. Saya beri waktu Irjen mengusut sampai paling lambat tiga bulan, kalau bisa satu bulan selesai," ujarnya.
Selain masalah keuangan, Amran juga menyoroti dugaan konflik kepentingan, termasuk adanya pejabat yang melibatkan anggota keluarga dalam proses tender proyek. Ia menegaskan jabatan tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau keluarga.
"Ada juga keluarganya diikutkan tender. Kalau saya mau melakukan, saya punya power di sini, tapi itu tidak boleh," kata Amran.
Menteri Amran mengaku telah melarang keras keluarganya mencampuri urusan Kementan. Ia juga mengingatkan pejabat agar tidak melibatkan teman atau keluarga dalam proyek, serta melaporkan jika ada tekanan.
"Bahkan keluarga saya, saya larang bertamu ke sini. Seluruh kamu pertanggungjawabkan dunia akhirat. Bukan di dunia saja, kalau ada korupsi dilaporkan," ujarnya.
"Jangan libatkan teman main proyek. Kalau ada yang tekan, lapor sama saya. Selesai. Sangat sederhana," katanya.







