Jakarta, siar.co.id – Komisi V DPR RI mempertanyakan pengawasan negara terhadap bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengungkapkan bahwa keberadaan bandara tersebut tidak pernah dibahas dalam rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Kalau seperti apa yang diberitakan tentunya negara lalai ya. Tapi kan kami belum dapat penjelasan. Jadi kami belum bisa pada kesimpulan itu," ujar Mori di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Mori mengaku baru mengetahui informasi mengenai bandara tersebut dari Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang melakukan kunjungan pada 20 November 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa Kemenhub tidak pernah menyinggung keberadaan bandara itu dalam rapat bersama Komisi V DPR RI.
"Di dalam rapat kerja kan adanya bahwa ada bandara yang semestinya menjadi pengawasan di Kementerian Perhubungan, dalam hal ini di Kementerian Perhubungan Udara, kok bisa luput ya? Atau mungkin diawasi tapi tidak pernah dilaporkan," kata Mori.
Mori menambahkan bahwa keberadaan bandara tersebut diketahui oleh Kemenhub dan AirNav Indonesia. Ia berencana menanyakan hal ini lebih lanjut kepada Kemenhub dalam rapat kerja yang akan diselenggarakan pada 2 Desember 2025.
Menurut Mori, tidak adanya keterlibatan otoritas pemerintah dalam operasional bandara dapat berdampak pada penerimaan negara, terutama jika ada kedatangan dari luar negeri.
"Nah ini kan bisa dibilang riskan sekali dari sisi penerimaan negara, dari sisi pertahanan keamanan, dari sisi regulasi kita ini sangat riskan," katanya.
Mori menduga bandara tersebut telah digunakan untuk menerima kedatangan dari luar negeri. Hal ini didasarkan pada pernyataan Menhan Sjafrie yang mengamati tidak adanya peran Bea Cukai dan Kementerian Imigrasi di Bandara IMIP Morowali.
"Logikanya kan gitu, kalau cuma penerbangan dari Medan, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bali misalnya, buat apa Pak Menhan bicara itu? Karena memang kalau penerbangan domestik tidak diperlukan imigrasi, tidak diperlukan custom. Custom itu dalam arti bea cukai, kira-kira itu ya," terangnya.
Keberadaan Bandara PT IMIP telah menimbulkan polemik karena disebut beroperasi tanpa kehadiran petugas resmi seperti Bea Cukai dan Imigrasi. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat melakukan kunjungan ke Morowali pada November 2025, mengungkapkan bahwa bandara tersebut tidak memiliki pos pengawasan dua instansi negara tersebut.
Kondisi ini memicu kekhawatiran sejumlah tokoh dan lembaga negara, termasuk Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, yang menilai kondisi itu berpotensi menciptakan "negara dalam negara".
"Kita tidak boleh membiarkan sekecil apapun ada aset negara yang dikuasai oleh swasta secara ilegal," ujarnya dikutip Selasa (25/11/2025).







