Di Tengah Lonjakan Harga BBM, Inggris Longgarkan Sanksi Minyak Rusia Baru
Oleh Faisal Islam (Editor Ekonomi), Michael Race (Reporter Bisnis), dan James Landale (Koresponden Diplomatik)
20 Mei 2026
London – Inggris telah memutuskan untuk melonggarkan rencana larangan impor diesel dan bahan bakar jet yang diolah dari minyak Rusia di negara ketiga. Keputusan ini diambil di tengah kekhawatiran akan ketersediaan pasokan dan lonjakan harga bahan bakar, yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.
Pemerintah Inggris kini akan "secara bertahap" memberlakukan beberapa sanksi baru dalam beberapa bulan mendatang. Langkah ini diambil menyusul blokade efektif di Selat Hormuz, jalur air vital yang terganggu sejak dimulainya perang AS-Israel dengan Iran.
Kementerian Luar Negeri membantah bahwa perubahan kebijakan ini adalah "pengecualian" terhadap sanksi yang bertujuan merugikan ekonomi Rusia. Namun, mereka mengakui perlunya fleksibilitas tambahan.
Seorang pakar energi, Robin Mills, kepala eksekutif konsultan energi Qamar Energy yang berbasis di Dubai, mengatakan kepada BBC bahwa perubahan tersebut mengirimkan "sinyal negatif" terhadap dukungan Inggris untuk Ukraina dan kemungkinan tidak akan menurunkan harga bahan bakar.
"Langkah ini terlihat tidak perlu, tidak akan menurunkan harga, dan juga tidak akan mengatasi kelangkaan yang mungkin tidak akan terjadi," ujar Mills.
Penundaan Larangan Impor Produk Minyak Rusia
Meskipun beberapa sanksi telah diberlakukan pada hari Rabu, larangan impor produk minyak yang berasal dari minyak mentah Rusia dan diimpor melalui negara ketiga telah ditunda. Penundaan ini secara efektif memungkinkan impor bahan bakar jet dari India, yang sebelumnya merupakan pemasok utama bagi Inggris dan Eropa. Sebagian besar minyak mentah Rusia juga dimurnikan di Turki.
Pemerintah berencana untuk "mengimplementasikan secara bertahap" larangan ini dalam beberapa bulan mendatang, dengan aturan yang akan ditinjau secara berkala. Hal ini untuk "memungkinkan larangan penuh diberlakukan tanpa menyebabkan ketidakstabilan" di tengah guncangan pasokan bahan bakar akibat konflik Timur Tengah.
Pemerintah menyatakan telah mengeluarkan lisensi jangka pendek "yang ditargetkan" dalam larangan impor minyak olahan untuk mendukung fleksibilitas pasokan di Inggris dan pasar global.
Dampak Konflik Timur Tengah dan Harga Bahan Bakar
Konflik di Timur Tengah telah secara efektif menghentikan transportasi minyak, gas alam cair (LNG), dan kebutuhan pokok lainnya. Lebih dari separuh bahan bakar jet Eropa diangkut melalui Selat Hormuz. Akibat gangguan pasokan, harga bahan bakar jet di Eropa melonjak hampir dua kali lipat dari sebelum perang dimulai.
Pada akhir Februari, sebelum serangan udara pertama AS dan Israel, harga bahan bakar jet diperdagangkan $831 per ton di Eropa. Awal April, harga menyentuh $1.838 sebelum mulai turun. Saat ini, harga berada di $1.375.
Inggris juga mengeluarkan larangan transportasi maritim LNG Rusia dan layanan terkait, namun lisensi terbatas waktu akan memungkinkan hal ini berlanjut hingga 1 Januari.
Sinyal Negatif di Tengah Komitmen Teguh
Inggris selama ini memimpin upaya internasional untuk memberikan tekanan ekonomi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Baru pada hari Selasa, Inggris menandatangani pernyataan G7 yang menegaskan kembali "komitmen teguh" untuk menjatuhkan "biaya berat" kepada Rusia.
Namun, Mills mengatakan kepada program Today BBC bahwa perubahan kebijakan Inggris ini mengirimkan "sinyal negatif bahwa sanksi terhadap Rusia berpotensi melemah karena krisis di Teluk, dan bahwa negara-negara termasuk Inggris dan AS akan mundur dari sanksi karena masalah lain."
Pekan ini, CEO Ryanair Michael O’Leary menyatakan risiko kekurangan bahan bakar "hampir nol", meskipun maskapai lain telah membatalkan penerbangan sebagai respons terhadap lonjakan biaya bahan bakar.
Menteri Keuangan Dan Tomlinson membela keputusan tersebut, menyebutnya sebagai perubahan yang "kecil, spesifik, dan terbatas waktu" untuk "melindungi keamanan pasokan barang-barang dasar yang sangat penting bagi ekonomi kami, seperti bahan bakar jet". Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap "teguh dalam komitmennya mendukung Ukraina", namun harus "membuat keputusan yang tepat dan masuk akal" terkait produk minyak yang dibutuhkan Inggris.
Kritik dari Oposisi
Kritik juga datang dari pemimpin Konservatif Kemi Badenoch, yang mengatakan bahwa "setelah 18 bulan ‘menentang Putin’", pemerintah "diam-diam mengeluarkan lisensi yang memungkinkan impor minyak Rusia yang dimurnikan di negara ketiga." Ia menyoroti bahwa pada hari Selasa, anggota parlemen Partai Buruh telah menentang penerbitan lisensi minyak dan gas baru di Inggris, namun kini negara tersebut "mengimpor dari Rusia alih-alih mengebor di Laut Utara."
Ketua Komite Pemilihan Urusan Luar Negeri dari Partai Buruh, Dame Emily Thornberry, menentang keputusan pemerintah. Ia menambahkan bahwa ia telah mendengar dari warga Ukraina semalam dan mereka "sangat kecewa."
"Kita berbicara tentang sekutu kita di Ukraina yang telah dengan berani berperang melawan Rusia selama bertahun-tahun, dengan dukungan kita, dan mereka memandang Inggris sebagai salah satu sekutu terpenting mereka, dan mereka tidak mengerti," katanya.
Awal pekan ini, AS juga telah memperpanjang pengecualian serupa, yang pertama kali diperkenalkan pada bulan Maret, melonggarkan sanksi yang mencegah negara lain membeli minyak dan produk minyak Rusia yang sudah dimuat di kapal. Kebijakan ini telah dikritik oleh banyak sekutu AS dan Inggris yang mengatakan bahwa hal itu membantu pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin dan invasinya ke Ukraina, yang telah berlangsung sejak tahun 2022.
Juru bicara pemerintah Inggris menyatakan bahwa Inggris telah "memperkenalkan gelombang baru pembatasan yang lebih ketat terhadap Rusia termasuk larangan ekspor dan impor lebih lanjut." "Dukungan kami untuk Ukraina tidak goyah – sanksi tambahan ini akan semakin membatasi pendapatan Rusia dan menurunkan kemampuannya untuk melancarkan perang ilegal Putin di Ukraina," tambahnya.







