Komisi XII DPR RI menyuarakan kekhawatiran serius mengenai potensi hambatan logistik dalam implementasi program biodiesel B50. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Oekoen mendesak pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi "bottleneck" dalam sistem logistik energi. Hal ini krusial demi memastikan ketersediaan BBM dan kualitas produk tidak terganggu.
Program B50 yang akan berlaku mulai 1 Juli 2026 membutuhkan kesiapan fasilitas blending, terminal, tangki penyimpanan, transportasi, dan distribusi. Alokasi biodiesel untuk tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 15,65 juta kiloliter.
"Alokasi biodiesel Tahun 2026 yang mencapai sekitar 15,65 juta kiloliter menunjukkan besarnya volume yang harus ditangani oleh sistem logistik energi nasional," ujar Donny dalam keterangan tertulis. Oleh karena itu, DPR meminta gambaran menyeluruh kapasitas blending nasional, utilisasi fasilitas Pertamina, kapasitas storage, jumlah titik blending dan serah, hingga kebutuhan investasi tambahan.
Aspek-aspek ini perlu dipastikan agar peningkatan penggunaan biodiesel tidak menimbulkan hambatan distribusi. "Pada saat yang sama, kita harus memastikan peningkatan penggunaan biodiesel tidak menimbulkan bottleneck yang berakibat pada terganggunya ketersediaan Biosolar ataupun meningkatnya biaya distribusi dan harga energi yang pada akhirnya membebani masyarakat," tegas Donny.
Selain logistik, DPR juga menyoroti pentingnya penguatan kualitas produk BBM seiring kompleksitas spesifikasi B50. Penyempurnaan spesifikasi B50 mencakup parameter distilasi T50, titik tuang, kandungan FAME 50 persen, serta pengaturan kontaminasi partikulat dan cleanliness yang berlaku bertahap mulai 1 Januari 2027.
"Dengan meningkatnya spesifikasi dan kompleksitas produk, maka sistem quality control dan quality assurance juga harus diperkuat dari hulu sampai hilir, mulai dari bahan baku, proses blending, terminal, penyimpanan, pengangkutan, depot, SPBU hingga konsumen," kata Donny. Pemerintah dan Pertamina diminta memastikan kesiapan pengawasan mutu di setiap mata rantai.
Komisi XII DPR RI juga meminta data terkini mengenai posisi stok BBM nasional dan per wilayah, termasuk ketahanan stok dan daerah rawan distribusi. Ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan pada terminal maupun jalur distribusi. "Pertanyaannya adalah sederhana tetapi sangat penting, apabila satu terminal atau jalur distribusi mengalami gangguan, dari mana pasokan alternatif akan didatangkan dan berapa lama masyarakat dapat tetap dilayani?" pungkas Donny.







