JAKARTA – Feri Amsari, yang menjabat Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, mengumumkan rencana kelompoknya untuk menggelar debat terbuka. Forum ini akan mempertemukan anggota kabinet bayangan dengan para menteri Kabinet Merah Putih.
Debat ini dirancang menggunakan konsep Oxford Debate, bertujuan memberi ruang publik membandingkan argumentasi kebijakan pemerintah dari dua sudut pandang. "Ada beberapa rencana. Pertama, tentu saja kita mau ada konsep Oxford Debate. Lagi-lagi sangat parliamentary," kata Feri dalam siniar di kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Selasa (4/8/2026).
Feri berharap forum ini menjadi sarana masyarakat menilai kualitas gagasan dari setiap pihak. Ia juga menyadari kemungkinan menteri enggan hadir. "Supaya publik tahu dua arah. Tentu saja kami sadar menteri tidak akan mau datang ke forum debat itu," ujarnya.
Sebagai alternatif, kabinet bayangan akan menghadirkan perwakilan publik. Mereka akan menyampaikan persoalan dan harapan masyarakat. "Nanti akan digantikan dengan publik. Publik yang akan menyuarakan apa yang mereka inginkan dan kita akan jawab," katanya.
Feri meyakini mekanisme ini tetap menjadi ruang diskusi kebijakan pemerintah, meski tanpa kehadiran pejabat terkait.
Kabinet bayangan ini terdiri atas 15 orang, masing-masing membayangi kementerian atau lembaga di Kabinet Merah Putih. Konsep ini mengadopsi praktik oposisi parlementer di negara lain, di mana setiap kementerian memiliki mitra oposisi yang mengkritik dan menawarkan alternatif kebijakan.
"Kepikiran kita, asik juga kali ya kalau ada kabinet bayangan yang teorinya itu antara pemerintah dan oposisi. Pemerintah kalau ada Menteri Keuangan maka ada oposisi menteri bayangan keuangannya, begitu seterusnya," ujar Feri.
Feri menilai debat terbuka dapat menguji penguasaan materi, kapasitas, dan kemampuan pejabat dalam menjelaskan kebijakan. Menurutnya, menteri harus mampu menjelaskan dasar pemikiran dan implementasi kebijakannya kepada publik, bukan hanya mengambil keputusan.
"Kalau ada menteri yang tidak mumpuni bisa habis dan dipermalukan di depan publik dia," ujar Feri. Ia menegaskan, tujuan utama bukan mempermalukan individu, melainkan mendorong akuntabilitas dan memastikan jabatan publik diisi oleh orang kompeten.







