Debat Terbuka Gaya Oxford: Kabinet Bayangan Feri Amsari Siap Uji Argumen Menteri Prabowo

JAKARTA – Feri Amsari, yang menjabat Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, mengumumkan rencana kelompoknya untuk menggelar debat terbuka. Forum ini…

JAKARTA – Feri Amsari, yang menjabat Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, mengumumkan rencana kelompoknya untuk menggelar debat terbuka. Forum ini akan mempertemukan anggota kabinet bayangan dengan para menteri Kabinet Merah Putih.

Debat ini dirancang menggunakan konsep Oxford Debate, bertujuan memberi ruang publik membandingkan argumentasi kebijakan pemerintah dari dua sudut pandang. "Ada beberapa rencana. Pertama, tentu saja kita mau ada konsep Oxford Debate. Lagi-lagi sangat parliamentary," kata Feri dalam siniar di kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Selasa (4/8/2026).

Feri berharap forum ini menjadi sarana masyarakat menilai kualitas gagasan dari setiap pihak. Ia juga menyadari kemungkinan menteri enggan hadir. "Supaya publik tahu dua arah. Tentu saja kami sadar menteri tidak akan mau datang ke forum debat itu," ujarnya.

Sebagai alternatif, kabinet bayangan akan menghadirkan perwakilan publik. Mereka akan menyampaikan persoalan dan harapan masyarakat. "Nanti akan digantikan dengan publik. Publik yang akan menyuarakan apa yang mereka inginkan dan kita akan jawab," katanya.

Feri meyakini mekanisme ini tetap menjadi ruang diskusi kebijakan pemerintah, meski tanpa kehadiran pejabat terkait.

Kabinet bayangan ini terdiri atas 15 orang, masing-masing membayangi kementerian atau lembaga di Kabinet Merah Putih. Konsep ini mengadopsi praktik oposisi parlementer di negara lain, di mana setiap kementerian memiliki mitra oposisi yang mengkritik dan menawarkan alternatif kebijakan.

"Kepikiran kita, asik juga kali ya kalau ada kabinet bayangan yang teorinya itu antara pemerintah dan oposisi. Pemerintah kalau ada Menteri Keuangan maka ada oposisi menteri bayangan keuangannya, begitu seterusnya," ujar Feri.

Feri menilai debat terbuka dapat menguji penguasaan materi, kapasitas, dan kemampuan pejabat dalam menjelaskan kebijakan. Menurutnya, menteri harus mampu menjelaskan dasar pemikiran dan implementasi kebijakannya kepada publik, bukan hanya mengambil keputusan.

"Kalau ada menteri yang tidak mumpuni bisa habis dan dipermalukan di depan publik dia," ujar Feri. Ia menegaskan, tujuan utama bukan mempermalukan individu, melainkan mendorong akuntabilitas dan memastikan jabatan publik diisi oleh orang kompeten.

Sorotan

Dinamika Ekonomi Digital Indonesia: Suntikan Modal, Reformasi MSCI, dan Perang Siber
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan dinamika signifikan pekan ini, diwarnai masuknya...
18 Nov 2026News
Tech Indonesia Mendunia, Bank Digital Untung Besar di Tengah Geliat Regulasi
Industri teknologi Indonesia menunjukkan geliat signifikan minggu ini, dengan ekspansi...
17 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Bergejolak: Super Aplikasi Untung Besar, AI Jadi Mesin Pertumbuhan & Pencetak Talenta Baru
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah pasar...
14 Nov 2026News
Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas: Ini Respons Nama-Nama yang Mencuat
Jabatan Wakil Presiden RI kini kosong menyusul pengunduran diri Gibran...
14 Nov 2026News
Demokrat Resmikan Dukungan Hak Menyatakan Pendapat, Siap Galang Kekuatan Lintas Fraksi
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyatakan kesiapan penuh untuk...
11 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Berdenyut: Arus Investasi, Reformasi MSCI, dan Benteng Pertahanan Siber
Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan momentum kuat di tengah gejolak...
10 Nov 2026News