Debat Sengit Soal Kritik Pejabat: ‘Mundur’ Jika Tak Kuat vs. ‘Kebebasan Dua Arah’

Polemik pernyataan "londo ireng" yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto memicu respons keras dari Aktivis Kolaborasi Rakyat Jakarta, Andi Sinulingga. Menanggapi…

Polemik pernyataan "londo ireng" yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto memicu respons keras dari Aktivis Kolaborasi Rakyat Jakarta, Andi Sinulingga. Menanggapi Penasihat Khusus Presiden Hasan Nasbi, Andi menegaskan pejabat negara harus siap dikritik dan bahkan menyarankan mundur jika tak kuat.

Sebagai penyelenggara negara, Andi menekankan kewajiban pejabat untuk mendengar segala bentuk aspirasi publik, termasuk kritik. Ia mengingatkan bahwa gaji pejabat berasal dari iuran masyarakat.

"Sebagai penyelenggara negara itu ya dengarkan kritik warga," ujar Andi, Kamis (30/7/2026). Ia menambahkan, "Mereka digaji dari iuran uang warga untuk peka atas kritik, keluhan, bahkan cacian mungkin."

Andi secara tegas menyarankan pejabat yang tidak siap menerima kritik untuk meninggalkan jabatannya. "Kalau nggak kuat dikritik ya mundur, jadi warga negara biasa aja," tegasnya.

Ia juga menyayangkan jika ada pejabat yang menikmati fasilitas negara namun sinis terhadap kritik warga. "Nikmati uang iuran banyak warga kok sinis dengar kritikannya," tandas Andi.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menyesalkan reaksi berlebihan publik terhadap pidato Presiden Prabowo yang menyinggung istilah "londo ireng". Menurut Hasan, kritik semacam itu menunjukkan cara pandang yang tidak seimbang dalam memaknai kebebasan berpendapat.

Hasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat seharusnya tidak hanya berlaku bagi masyarakat untuk mengkritik pemerintah. Ia mengatakan, pemerintah juga harus diberi ruang untuk menyampaikan kritik atau klarifikasi.

"Seharusnya, kebebasan berpendapat itu berlaku dua arah. Anda boleh mengatai-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh dong mengkritik Anda," ujar Hasan.

Ia menambahkan, beberapa pihak yang mengklaim pejuang keadilan sosial atau aktivis justru memaksakan kebebasan berpendapat berjalan satu arah. "Sebagian teman-teman kita yang merasa menjadi pejuang keadilan sosial, menjadi aktivis itu, secara mentalitas, mereka ingin memaksakan jalan satu arah di jalan yang harusnya bisa dua arah," tutur Hasan.

Sorotan

Dinamika Ekonomi Digital Indonesia: Suntikan Modal, Reformasi MSCI, dan Perang Siber
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan dinamika signifikan pekan ini, diwarnai masuknya...
18 Nov 2026News
Tech Indonesia Mendunia, Bank Digital Untung Besar di Tengah Geliat Regulasi
Industri teknologi Indonesia menunjukkan geliat signifikan minggu ini, dengan ekspansi...
17 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Bergejolak: Super Aplikasi Untung Besar, AI Jadi Mesin Pertumbuhan & Pencetak Talenta Baru
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah pasar...
14 Nov 2026News
Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas: Ini Respons Nama-Nama yang Mencuat
Jabatan Wakil Presiden RI kini kosong menyusul pengunduran diri Gibran...
14 Nov 2026News
Demokrat Resmikan Dukungan Hak Menyatakan Pendapat, Siap Galang Kekuatan Lintas Fraksi
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyatakan kesiapan penuh untuk...
11 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Berdenyut: Arus Investasi, Reformasi MSCI, dan Benteng Pertahanan Siber
Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan momentum kuat di tengah gejolak...
10 Nov 2026News