Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih menunggu TikTok dan Roblox untuk sepenuhnya mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Deadline yang diberikan pemerintah hingga 10 April telah terlewati, dan kedua platform digital tersebut masih dalam proses penyesuaian untuk memenuhi standar yang ditetapkan.
Latar Belakang dan Kepatuhan Sebagian
PP Tunas, yang secara efektif berlaku sejak 28 Maret 2026, bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia. Awalnya, delapan platform digital menjadi fokus implementasi aturan ini, yaitu Instagram, Facebook, Threads, X, Bigo Live, YouTube, TikTok, dan Roblox. Pemerintah mengkategorikan TikTok dan Roblox sebagai platform yang "patuh sebagian" karena menunjukkan niat untuk mengikuti ketentuan, namun masih memerlukan waktu untuk penyesuaian sistem dan kebijakan internal. Platform X (sebelumnya Twitter) dan Bigo Live justru menunjukkan kesigapan dengan mematuhi PP Tunas bahkan sebelum tanggal pemberlakuan resminya.
Isi dan Tujuan PP Tunas
PP Tunas hadir sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran mengenai keamanan anak-anak di dunia maya. Regulasi ini menekankan pentingnya tata kelola platform digital agar dapat memberikan layanan yang melindungi anak-anak dari berbagai ancaman, termasuk perundungan siber, penipuan daring, dan paparan konten negatif seperti pornografi dan kekerasan. Pemerintah berharap, dengan adanya PP Tunas, platform digital dapat lebih bertanggung jawab dalam mengawasi dan memoderasi konten yang beredar, serta menerapkan mekanisme perlindungan yang efektif bagi pengguna anak-anak.
Tantangan dan Penyesuaian Platform
Salah satu tantangan utama bagi platform seperti TikTok dan Roblox adalah skala konten yang sangat besar dan beragam. Kedua platform ini memiliki jutaan pengguna aktif di Indonesia, dengan konten yang diunggah dan dibagikan setiap detiknya. Menjaga agar seluruh konten tersebut sesuai dengan standar PP Tunas, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak, membutuhkan investasi besar dalam teknologi, sumber daya manusia, dan sistem moderasi yang canggih.
Roblox, misalnya, sebagai platform yang memungkinkan pengguna membuat dan memainkan berbagai macam game, perlu memastikan bahwa setiap game yang tersedia aman dan sesuai untuk anak-anak. Hal ini memerlukan proses verifikasi dan moderasi yang ketat, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh pengguna. Sementara itu, TikTok, dengan format video pendeknya yang sangat populer, menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi dan menghapus konten yang berpotensi membahayakan atau tidak pantas untuk anak-anak.
Dampak dan Implikasi
Keterlambatan TikTok dan Roblox dalam memenuhi PP Tunas dapat berdampak pada reputasi dan kepercayaan publik terhadap kedua platform tersebut. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif jika platform terus gagal memenuhi kewajibannya. Sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan akses, hingga pemblokiran platform di Indonesia.
Lebih lanjut, penegakan PP Tunas yang efektif akan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Hal ini akan mendorong platform digital untuk lebih bertanggung jawab dalam melindungi pengguna anak-anak, serta memberikan orang tua dan pendidik keyakinan bahwa anak-anak mereka dapat menggunakan internet dengan aman dan produktif.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Pemerintah
Kominfo terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan TikTok dan Roblox untuk memastikan kepatuhan terhadap PP Tunas. Pemerintah berharap kedua platform dapat segera menyelesaikan penyesuaian yang diperlukan dan memberikan jaminan bahwa layanan mereka aman bagi anak-anak Indonesia.
"Kita (Pemerintah) masih menunggu karena ada permintaan waktu hingga tanggal 10 April, yaitu besok, untuk menyampaikan kembali perencanaan aksi dari kedua platform itu," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam konferensi pers sebelumnya. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil tindakan tegas jika diperlukan untuk melindungi kepentingan anak-anak di dunia digital. Kepatuhan terhadap PP Tunas bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral untuk melindungi generasi muda dari bahaya dan risiko di era digital.







