Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan minatnya untuk menjadi salah satu pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini sejalan dengan target Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merampungkan peraturan terkait demutualisasi bursa pada September.
Demutualisasi adalah inisiatif pemerintah yang membuka kepemilikan saham BEI kepada publik, termasuk Danantara. CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa demutualisasi bursa bertujuan meningkatkan transparansi tata kelola.
"Tentunya kita berminat ya di demutualisasi yang dilakukan oleh OJK, oleh bursa ini, karena ini juga memang salah satu yang memang perlu dilakukan oleh OJK dan ini juga salah satu masukan juga kan bagaimana agar bursa kita ini lebih baik, baik dari segi tata kelola, baik dari segi transparansi, akuntabilitas," ujar Rosan di Gedung DPR RI, Rabu (15/7).
Rosan menambahkan, keterlibatan Sovereign Wealth Fund (SWF) dalam bursa efek merupakan praktik umum di berbagai negara. Kehadiran Danantara sebagai pemegang saham juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelaku pasar modal.
"Dan dalam hal ini tentunya Danantara kita sangat tertarik, karena kita lihat di bursa-bursa lain di negara lain itu sovereign wealth fund nya punya juga memiliki porsi di dalam kepemilikannya," beber Rosan.
Meskipun sudah menyatakan minat, Danantara masih mengkaji porsi saham ideal yang akan diambil. Tujuannya adalah agar kehadiran Danantara dapat berkontribusi optimal bagi ekosistem pasar modal Indonesia.
"Kita lagi kaji berapa persen. Karena pokoknya intinya kita bersama ingin membangun bursa kita akan menjadi lebih baik, lebih optimal," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, atau Kiki, telah membahas rencana demutualisasi BEI dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kiki menargetkan Peraturan OJK (POJK) terkait demutualisasi bursa rampung pada September.
"Terus kemudian tadi terkait beberapa inisiatif baru seperti rencana demutualisasi Bursa yang insya Allah nanti POJK-nya akan selesai di September," kata Kiki di Kantor Kemenko Ekonomi, Selasa (14/7).
Demutualisasi ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Berdasarkan UU P2SK, lembaga yang dimungkinkan menggenggam saham bursa meliputi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan BPI Danantara.
"Oh iya, kalau di undang-undang kan disebut yang bisa masuk BI, kemudian ke Kemenkeu dan juga Danantara," sebut Kiki.







