Dakwaan Korupsi Yaqut: Skandal Kuota Haji Rugikan Negara Rp 622 Miliar

Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas didakwa atas kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Keuangan negara diperkirakan merugi…

Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas didakwa atas kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Keuangan negara diperkirakan merugi hingga Rp 622 miliar akibat perbuatan tersebut.

"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp 622.090.207.166,41 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sampai dengan 2024," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).

Jaksa menyebut Yaqut melakukan perbuatan tersebut bersama mantan staf khususnya Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba. Mereka didakwa melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan secara melawan hukum.

Pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 itu dilakukan dengan jemaah haji tanpa masa tunggu (TO) atau dengan masa tunggu tidak sesuai mekanisme. Tujuannya untuk mengakomodir permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

"Turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan Tahun 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu TO, jemaah haji khusus dengan masa tunggu x tahun Tx tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari Asosiasi Penyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK)," ujar jaksa.

Perbuatan tersebut juga disertai penerimaan fee percepatan dari para jemaah. Yaqut disebut mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian teknis.

Dakwaan menyebut Yaqut memperkaya diri sendiri sebesar USD 271.500 (sekitar Rp 4,8 miliar). Selain itu, kasus ini juga memperkaya pihak lain, termasuk 313 korporasi PIHK.

Kerugian negara sebesar Rp 622 miliar dirinci dari beberapa komponen. Yakni, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan haji 2024 untuk jemaah yang tidak berhak berangkat senilai Rp 438,2 miliar.

Kemudian, penerimaan PIHK atas penjualan kuota petugas haji khusus 2024 senilai Rp 39,9 miliar. Serta, fee percepatan untuk pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 bagi jemaah yang tidak berhak berangkat senilai Rp 143,9 miliar.

Yaqut diyakini jaksa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana dakwaan primer. Atau, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dakwaan subsider.

Sorotan

Dinamika Ekonomi Digital Indonesia: Suntikan Modal, Reformasi MSCI, dan Perang Siber
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan dinamika signifikan pekan ini, diwarnai masuknya...
18 Nov 2026News
Tech Indonesia Mendunia, Bank Digital Untung Besar di Tengah Geliat Regulasi
Industri teknologi Indonesia menunjukkan geliat signifikan minggu ini, dengan ekspansi...
17 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Bergejolak: Super Aplikasi Untung Besar, AI Jadi Mesin Pertumbuhan & Pencetak Talenta Baru
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah pasar...
14 Nov 2026News
Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas: Ini Respons Nama-Nama yang Mencuat
Jabatan Wakil Presiden RI kini kosong menyusul pengunduran diri Gibran...
14 Nov 2026News
Demokrat Resmikan Dukungan Hak Menyatakan Pendapat, Siap Galang Kekuatan Lintas Fraksi
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyatakan kesiapan penuh untuk...
11 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Berdenyut: Arus Investasi, Reformasi MSCI, dan Benteng Pertahanan Siber
Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan momentum kuat di tengah gejolak...
10 Nov 2026News