Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas didakwa atas kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Keuangan negara diperkirakan merugi hingga Rp 622 miliar akibat perbuatan tersebut.
"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp 622.090.207.166,41 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sampai dengan 2024," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).
Jaksa menyebut Yaqut melakukan perbuatan tersebut bersama mantan staf khususnya Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba. Mereka didakwa melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan secara melawan hukum.
Pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 itu dilakukan dengan jemaah haji tanpa masa tunggu (TO) atau dengan masa tunggu tidak sesuai mekanisme. Tujuannya untuk mengakomodir permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
"Turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan Tahun 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu TO, jemaah haji khusus dengan masa tunggu x tahun Tx tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari Asosiasi Penyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK)," ujar jaksa.
Perbuatan tersebut juga disertai penerimaan fee percepatan dari para jemaah. Yaqut disebut mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian teknis.
Dakwaan menyebut Yaqut memperkaya diri sendiri sebesar USD 271.500 (sekitar Rp 4,8 miliar). Selain itu, kasus ini juga memperkaya pihak lain, termasuk 313 korporasi PIHK.
Kerugian negara sebesar Rp 622 miliar dirinci dari beberapa komponen. Yakni, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan haji 2024 untuk jemaah yang tidak berhak berangkat senilai Rp 438,2 miliar.
Kemudian, penerimaan PIHK atas penjualan kuota petugas haji khusus 2024 senilai Rp 39,9 miliar. Serta, fee percepatan untuk pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 bagi jemaah yang tidak berhak berangkat senilai Rp 143,9 miliar.
Yaqut diyakini jaksa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana dakwaan primer. Atau, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dakwaan subsider.







