Persidangan Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dr. Tifa didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik, namun menolak tawaran jalur damai. Sementara itu, pihak Jokowi menyatakan kesiapan Presiden untuk hadir dan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut kasus ini bermula pada 26 Maret 2025, ketika ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah, memperlihatkan tiga unggahan media sosial yang menyerang kehormatan Presiden. Unggahan tersebut menuding ijazah Strata Satu (S-1) Jokowi adalah palsu.
Menanggapi tudingan itu, tim kuasa hukum Jokowi pada 14 April 2025 menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu tidak benar dan menyesatkan, serta telah dikonfirmasi keasliannya oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan instansi berwenang. Jaksa juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polri yang menyimpulkan ijazah Jokowi identik dengan 14 dokumen pembanding. UGM sendiri telah menerbitkan ijazah S1 kehutanan nomor 1120 tanggal 5 November 1985 atas nama Joko Widodo.
Dr. Tifa, melalui akun media sosialnya dan talk show, tetap menyebarkan tuduhan adanya kejanggalan pada ijazah Jokowi, mulai dari sampul, foto wisuda, hingga buku alumni. Jaksa menilai perbuatan terdakwa membentuk persepsi publik seolah informasi yang disampaikan adalah kebenaran, tanpa verifikasi atau izin dari Jokowi sebagai pemilik sah ijazah.
Di persidangan, hakim menawarkan upaya restorative justice karena ancaman pidana di bawah 5 tahun. Namun, dr Tifa menolak tegas tawaran tersebut. "Pertama saya tidak akan melakukan restorative justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain," katanya.
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, memastikan kliennya siap hadir dalam persidangan selanjutnya untuk menunjukkan ijazah aslinya. "Kemarin, per kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir," ujar Yakup.
Yakup menambahkan, Presiden bahkan berencana membawa ijazah SD dan SMP-nya juga. "Takutnya diperlihatkan UGM nanti ada orang yang tidak suka mencoba mendiskreditkan lagi, ijazah SD pun nanti dipermasalahkan. Jadi Pak Jokowi agar permasalahannya tuntas once and for all," jelasnya, sembari menunggu jadwal dari majelis hakim.







