Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas pengembangan model desentralisasi dan otonomi daerah yang adaptif untuk wilayah perbatasan. Langkah ini bertujuan menciptakan tata kelola yang sesuai dengan karakteristik, potensi, dan tantangan unik di setiap daerah perbatasan.
Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, memimpin audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI. Ia menekankan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan memiliki dua dimensi utama: keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity).
"Menangani kawasan perbatasan tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga. Ini merupakan tanggung jawab lintas kementerian/lembaga dan juga pusat dan daerah, sehingga koordinasi menjadi kata kunci dalam penanganan perbatasan di Indonesia," ujar Makhruzi. Kompleksitas persoalan di perbatasan menuntut sinergi berbagai pihak.
Makhruzi memaparkan arah strategis pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (BWN-KP) 2025-2029. Cakupannya meliputi 204 kecamatan perbatasan prioritas, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN.
Dari jumlah PLBN tersebut, 15 telah terbangun, tiga belum, dan delapan lainnya dalam rencana pembangunan gelombang III. Selain itu, terdapat 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), dengan 28 di antaranya menjadi perhatian khusus, terdiri atas 11 PPKT tidak berpenduduk dan 17 PPKT berpenduduk.
"Kondisi tersebut menunjukkan beragamnya karakteristik wilayah yang membutuhkan pendekatan kebijakan sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah," ungkap Makhruzi. Ia mencontohkan penanganan transportasi pada PPKT berpenghuni yang memerlukan pendekatan terpadu.
Peneliti Ahli Utama BRIN, Prof. Siti Zuhro, menjelaskan bahwa kompleksitas daerah perbatasan membutuhkan desain tata kelola yang mampu menyesuaikan kewenangan dengan karakteristik wilayah. Pendekatan ini esensial karena wilayah perbatasan, baik darat maupun laut, memiliki kondisi, potensi, risiko, dan kebutuhan yang berbeda.
BRIN mengembangkan gagasan "Adaptive Asymmetric Decentralization Model for Border Governance". Model ini memungkinkan distribusi kewenangan dilakukan secara adaptif, mencakup kebijakan, kelembagaan, serta instrumen pemerintahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas daerah.
"Pengelolaan wilayah perbatasan perlu menekankan adanya distribusi kewenangan yang adaptif. Kita tidak bisa business as usual. Digitalnya kita gunakan dan sumber daya manusianya kita latih," ungkap Siti.
Melalui pendekatan differentiated border governance, karakteristik perbatasan darat dan laut ditempatkan dalam kerangka pengelolaan yang berbeda. Perbatasan darat menekankan keamanan, konektivitas, dan hubungan sosial lintas batas, sedangkan perbatasan laut menitikberatkan pada kedaulatan maritim, ekonomi kelautan, dan pengawasan kawasan laut.
Siti Zuhro juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah, governability, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan. Pendekatan multilevel governance dinilai krusial untuk memastikan pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif.
Audiensi ini juga membahas agenda penelitian, termasuk identifikasi persoalan, pengalaman pemangku kepentingan, dan pengujian relevansi model desentralisasi adaptif. Diharapkan, pembahasan ini menjadi landasan bagi tata kelola perbatasan yang lebih baik dan menjawab kebutuhan masyarakat.







