Mataram, SIAR – Hujan turun tanpa mengenal batas administratif, jatuh di perbukitan, mengalir deras ke sungai, dan akhirnya menerjang rumah-rumah warga. Pada pertengahan Januari 2026, intensitas hujan yang tidak biasa memicu banjir di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Lombok Barat, Lombok Tengah, Dompu, hingga Bima mencatat genangan luas, rumah terendam, aktivitas lumpuh total, dan tragisnya, satu nyawa melayang. Bagi warga terdampak, banjir adalah realitas pahit yang konkret: air masuk hingga ke ruang tamu, dapur, bahkan kamar tidur. Bagi pemerintah, peristiwa ini adalah ujian kehadiran negara: apakah negara hanya hadir setelah air meluap, atau sejak awal telah berupaya menjaga agar luapan itu tidak terjadi berulang?
Fenomena banjir di NTB kali ini bukan peristiwa tunggal. Ia merupakan bagian dari serangkaian bencana hidrometeorologi yang kian sering terjadi, dipicu oleh dinamika cuaca ekstrem, penguatan monsun Asia, dan kemunculan pusat tekanan rendah di selatan perairan NTB.
Namun, faktor alam hanyalah satu sisi dari persoalan. Di sisi lain, ada bentang lahan yang berubah drastis, bukit yang kehilangan tutupan vegetasi, sungai yang dangkal akibat sedimentasi parah, serta sistem drainase yang tidak lagi berfungsi optimal.
Di sinilah, banjir melampaui sekadar bencana alam. Ia menjadi cermin tata kelola.
"Peringatan dini cuaca ekstrem akan kehilangan makna jika tidak diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan literasi kebencanaan masyarakat."
