Bali Disiapkan Jadi Jantung Keuangan Global: Ini Alasan Pemerintah Pilih Pulau Dewata

Bali telah ditetapkan sebagai lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur penempatan ini di Pulau Dewata…

Bali telah ditetapkan sebagai lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur penempatan ini di Pulau Dewata sedang dalam tahap persiapan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pusat keuangan global tidak hanya membutuhkan regulasi yang kompetitif, tetapi juga lingkungan yang mendukung investor. Bali dinilai cocok karena suasananya yang tidak terlalu padat.

"Di Bali karena kalau bicara mengenai financial center kan bicara juga mengenai lifestyle, dan lifestyle yang relatif tidak terlalu sibuk atau busy atau padat. Jadi kita menawarkan seperti di Dubai kan di daerah tertentunya tidak terlalu sibuk, demikian pula di tempat-tempat lain," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026).

Rancangan Undang-undang (RUU) PFII saat ini masih dibahas di DPR dan ditargetkan rampung akhir Juli. Bali juga sudah memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kesehatan di Sanur, meskipun PFII akan dibangun terpisah dari KEK tersebut.

Kehadiran PFII diharapkan mampu menarik investasi kelas dunia. Airlangga mencontohkan keberhasilan pusat keuangan di Singapura yang menghimpun dana kelolaan sekitar US$5 triliun.

"Yang penting ini menjadi wadah untuk investasi. Contohnya financial center di Singapura itu bisa mengundang dana under management mereka itu US$ 5 triliun. Dan dari situ kan baru dibagi ke semua negara ASEAN. Makanya salah satu investasi terbesar Indonesia kan dari Singapura. Nah itu karena mereka trust dan mengandalkan kepada hukum yang ada di Singapura," bebernya.

Pemerintah akan merancang insentif dan sistem hukum yang setara dengan pusat keuangan internasional seperti Singapura dan Dubai. Airlangga berharap PP tentang PFII dapat diterbitkan segera setelah RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang.

"Kelebihannya (PFII) ada di Bali, ada pantainya, ada tariannya. Ini paralel karena kita nunggu undang-undangnya juga, tinggal nunggu PP nya. Ya segeralah sesudah itu, mudah-mudahan sebelum 16 Agustus semua sudah siap," tutup Airlangga.

ReporterSindira Oman

Sorotan

Ancaman 10 Tahun PT Timah: Cadangan Timah Kritis, Eksplorasi Agresif Jadi Mandat Utama
Cadangan timah PT Timah (Persero) Tbk kini hanya sekitar 300...
17 Nov 2026Finance
Jelang KTT APEC, AS dan China Gelar Negosiasi Kritis Soal Pemangkasan Tarif
Pejabat tinggi China dan Amerika Serikat (AS) telah menggelar pertemuan...
16 Nov 2026Finance
KRL Jabodetabek Berevolusi: Pensiunkan 86 Armada Bekas, KAI Percepat Pengadaan 128 Kereta Baru dari INKA
PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui anak usahanya, KAI Commuter...
10 Nov 2026Finance
Reorientasi Bisnis Raksasa Migas: Shell Fokus Pelumas, BP ke Hulu
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan arah bisnis...
10 Nov 2026Finance
Ancaman Delisting 18 Saham: Jutaan Investor Publik Terjebak
Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menghapus pencatatan 18 emiten pada...
8 Nov 2026Finance
Ribuan Pengunjung Serbu Pameran Scent of Indonesia, Bukti Geliat Industri Parfum Lokal
Jakarta – Pameran "Scent of Indonesia" di Jakarta International Convention...
8 Nov 2026Finance