Amerika Serikat (AS) memberlakukan tarif baru sebesar 10% terhadap barang impor asal Indonesia, berlaku mulai Jumat, 24 Juli 2026. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan ini sebagai kabar baik bagi Indonesia.
"Kan berarti yang (tarif) 19% kan enggak boleh. Balik yang normal, kan, yang (tarif) 10% yang across the board itu. Ya bagus buat kita itu," ujar Purbaya di Jakarta Pusat. Ia menambahkan, dari sisi persaingan, tarif ini membuat posisi Indonesia sejajar dengan negara mitra dagang AS lainnya. "Tapi dari sisi persaingan sama saja, yang lain juga sama. Itu saja, mungkin kita rugi dikit," imbuhnya.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan pemerintah mencermati pengakuan Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR). USTR mengakui komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas praktik kerja paksa di rantai pasok global.
Pemerintah Indonesia rutin berkomunikasi dengan AS, khususnya terkait proses investigasi Section 301. "Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam proses investigasi yang mencakup 2 isu, yaitu excess capacity sektor manufaktur dan larangan impor barang yang dihasilkan dari kerja paksa, mulai dari menyampaikan written submission, hadir dalam public hearing dan juga konsultasi antar pemerintah," jelas Haryo.
Haryo juga menyebut pemerintah mencermati penetapan USTR untuk beberapa produk Indonesia masuk daftar pengecualian tarif. Hasil investigasi isu excess capacity akan diterbitkan dalam waktu dekat.
"Kita masih menunggu hasil dan pengumuman resmi hasil investigasi tersebut dan tentunya berharap agar tarif yang diterapkan favorable bagi Indonesia, serta produk-produk yang sudah dikecualikan dengan penandatanganan perjanjian ART sebelumnya dapat diakomodasi. Pemerintah secara aktif terus berkonsultasi dengan USTR untuk mendapatkan tarif yang terbaik dan kompetitif," bebernya.
Untuk menjaga daya saing ekspor, pemerintah fokus pada dua langkah utama. Dari sisi domestik, regulasi impor bahan baku disederhanakan guna menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk ekspor.
Di sisi pasar, pemerintah mengoptimalkan perjanjian dagang yang sudah ada, seperti Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Selain itu, pemerintah juga membuka pasar baru melalui perjanjian dagang dengan negara lain, seperti Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), sebagai alternatif pasar AS.







