Jakarta – Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) akan kembali dipangkas secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hal ini setelah bertemu Kepala BGN Nanik S Deyang di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).
Jumlah pasti pemangkasan anggaran belum diumumkan, namun Purbaya menyebut penghematan akan "cukup signifikan".
"Kemarin saya ketemu Kepala BGN. Dia melaporkan akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," kata Purbaya dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (26/6/2026).
Sebelumnya, anggaran MBG tahun ini sudah dipangkas dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Menkeu enggan memastikan apakah pemangkasan kali ini mencapai Rp 40 triliun seperti rumor yang beredar.
"Mungkin (sekitar Rp 40 triliun). Tanya dia saja (BGN), dia lebih ngerti daripada saya. Nanti akan signifikan lah pemotongannya, tetapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri," ucap Purbaya.
Selain efisiensi anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan menugaskan pegawainya di daerah untuk mengawasi pertanggungjawaban keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengawasan ini direncanakan mulai minggu depan.
Purbaya menyatakan, pengawasan SPPG akan memanfaatkan perangkat Kemenkeu di daerah, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sebuah tim akan dibentuk untuk memonitor SPPG di seluruh kabupaten/kota.
"Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya," ujarnya.
Pengawasan eksternal ini bertujuan mencegah konflik kepentingan. "Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur dan yang awasi bukan BGN sendiri, tetapi di tempat saya juga. Kita nggak akan kongkalikong. Kalau yang awasi BGN sendiri kan ada vested interest (kepentingan pribadi)," imbuh Purbaya.
Evaluasi rutin akan dilakukan setiap dua bulan untuk memberikan laporan dan masukan kepada BGN. Termasuk rekomendasi penutupan SPPG jika ditemukan ketidakberesan di lapangan.
"Kalau nggak benar boleh tutup saja Pak’, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerja sama dengan BGN sudah semakin baik. Nanti kalau jelek, kita bilang jelek. Kepala BGN bilang kalau jelek, laporkan jelek. Kalau rekomendasi tutup, ya tutup," pungkasnya.







