Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pemerintah mempercepat penanganan dampak gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT). Prioritas utama adalah memulihkan konektivitas dan layanan dasar masyarakat.
AHY meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan sumber daya untuk membuka akses yang terputus. Sejumlah alat berat seperti loader dan excavator telah dikerahkan untuk membersihkan material longsoran.
Dia menjelaskan, laporan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT menunjukkan 12 titik longsoran sedang ditangani. Rinciannya, tiga titik di ruas Ruteng-KM 210, satu titik di KM 210-Batas Manggarai, dan delapan titik di ruas Aegela-Batas Kota Ende. Penanganan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas di tengah potensi gempa susulan.
"Konektivitas adalah prioritas, karena tanpa akses, bantuan tidak akan sampai. Karena itu, jalan yang terdampak harus segera ditangani agar mobilitas petugas, bantuan logistik, dan masyarakat tetap dapat berlangsung," kata AHY dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).
Pemulihan layanan dasar, khususnya ketersediaan air bersih, juga menjadi fokus utama pemerintah. Kementerian PU terus menginspeksi infrastruktur sumber daya air di wilayah terdampak.
Secara visual, Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay dilaporkan dalam kondisi baik, meskipun pemeriksaan teknis lebih detail masih berlangsung. Sementara itu, Bendung dan jaringan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur mengalami kerusakan ringan pada bendung serta longsoran yang menutup saluran sekunder.
BBWS Nusa Tenggara II telah menyiagakan peralatan pendukung seperti drilling rig dan truck crane. Pemerintah juga fokus pada SPAM Waemese di Labuan Bajo dan Daerah Irigasi Wae Laku untuk memastikan pasokan air minum dan irigasi segera pulih.
"Prioritas kami dari sisi infrastruktur adalah jangan sampai kerusakan dan terputusnya akses memperberat kondisi masyarakat ataupun menghambat penanganan darurat. Konektivitas dan layanan dasar yang terdampak harus dipulihkan secepat mungkin," tegas AHY.
Selain itu, puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden (Banpres) telah didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Kementerian dan lembaga terkait terus berkoordinasi dalam penanganan bencana ini.
"Pemerintah bergerak cepat. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan. Akses menuju wilayah terdampak juga harus segera dipastikan agar proses penanganan darurat tidak terhambat," ujar AHY.
Pemerintah juga sedang melakukan verifikasi kerusakan pada jalan, jembatan, infrastruktur air, SPAM, rumah warga, dan fasilitas publik lainnya. Asesmen ini menjadi dasar untuk penanganan fase berikutnya. AHY menegaskan penanganan tidak akan berhenti setelah fase tanggap darurat, berlanjut ke rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Setelah fase darurat, kita harus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tuntas. Infrastruktur yang dibangun kembali harus lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa sehingga masyarakat juga semakin terlindungi," ujarnya.







