Pengamat politik Adi Prayitno meluruskan narasi yang beredar di media sosial terkait sikap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Anies, yang disebut-sebut menolak RUU tersebut, dinilai Adi tidak tepat jika hanya didasarkan pada potongan video yang kini viral.
Adi menjelaskan, pernyataan Anies itu berasal dari rekaman lama yang diunggah pada 17 Januari 2026. Video tersebut merekam Anies saat menjawab pertanyaan dalam acara kelas kader Gerakan Rakyat di Tambun Selatan.
"Itu adalah unggahan video, kalau tidak salah unggahan video itu di youtube-nya gerakan rakyat dalam sebuah acara kelas kader," ujar Adi, dikutip fajar.co.id, Selasa (8/9/2026).
Adi menambahkan, "Kalau tidak salah itu adalah kelas kader gerakan rakyat yang disitu dilakukan di Tambun Selatan."
Konteks waktu menjadi penting karena pernyataan itu disampaikan beberapa bulan sebelum isu RUU Perampasan Aset kembali ramai diperbincangkan publik.
"Dan itu ternyata diunggah pada tanggal 17 Januari 2026. Ini tentu adalah bulan yang cukup jauh beberapa bulan sebelum rancangan undang-undang itu sedang ramai diperbincangkan saat ini," ucapnya.
Adi menegaskan, pemahaman bahwa Anies menolak RUU Perampasan Aset adalah tidak valid. "Oleh karena itu kalau saat ini kita mendengar narasi bahwa Anies Baswedan dikesankan menolak rancangan undang-undang perampasan aset, itu sebenarnya tidak benar dan tidak valid," tukasnya.
Menurut Adi, Anies dalam pernyataannya justru memberikan catatan agar pengesahan RUU dilakukan secara hati-hati. Substansi pernyataannya adalah peringatan potensi penyalahgunaan kewenangan hukum.
"Memang dalam pidato politiknya sebagai sebuah jawaban Anies Baswedan mewanti-wanti sebenarnya hati-hati dengan rancangan undang-undang perampasan aset," jelas Adi. Anies mengkhawatirkan RUU tersebut dapat menjadi instrumen politik untuk membungkam lawan, mengingat kondisi penegakan hukum yang dinilai masih memungkinkan seseorang mudah ditersangkakan.







