Pemerintah akan memberikan perlakuan istimewa bagi investor surat utang Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Proteksi khusus ini diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang baru saja disahkan.
Surat utang tersebut diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Melalui Pasal 50A UU P2SK, negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen ini dari berbagai tuntutan hukum.
"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata," demikian bunyi Pasal 50A ayat (5) UU P2SK.
Data dan informasi terkait pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun bukti hukum di pengadilan. Perlakuan khusus ini ditegaskan hanya berlaku untuk transaksi di pasar primer.
Investor juga memiliki kewenangan untuk memindahtangankan surat utang tersebut, bahkan menjadikannya sebagai jaminan. Selain itu, investor instrumen ini berhak mengikuti program pengampunan pajak.
"Investor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Pasal 50A UU P2SK.







