Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan anggaran sebesar Rp 23 triliun untuk mengalihkan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu, mulai tahun 2027. Dana ini akan digunakan untuk mendukung gaji dan tunjangan para guru yang mengalami perubahan status tersebut.
Anggaran Rp 23 triliun ini merupakan bagian dari tambahan pagu sebesar Rp 28 triliun yang disetujui oleh Badan Anggaran DPR RI untuk Kemendikdasmen. Dengan penambahan ini, pagu terbaru Kemendikdasmen untuk tahun anggaran 2027 meningkat menjadi Rp 89,10 triliun, dari semula Rp 61,10 triliun.
Selain untuk pengalihan status guru, sisa Rp 5 triliun dari tambahan anggaran Rp 28 triliun tersebut akan dialokasikan untuk revitalisasi satuan pendidikan.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan kebijakan ini usai rapat terbatas (ratas) pada 23 September 2026. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam menanggung tunjangan guru PPPK penuh waktu.
"Nah, guru PPPK kan selama ini masih ada dua, kan, PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Guru PPPK paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden," kata Mendikdasmen.
Selain itu, Abdul Mu’ti juga menyampaikan kesempatan bagi guru non-ASN pada tahun 2027 untuk mengikuti tes CPNS atau PPPK.
Namun, jika guru non-ASN tersebut tidak lulus tes, statusnya akan tetap sebagai guru non-ASN. "Kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes PPPK atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS. Nah, digaji dengan dana BOS dan dana BOS juga sumbernya dari pemerintah pusat," jelas Mu’ti.







