Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Syuriyah PBNU resmi memberhentikan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU, efektif mulai Rabu, 26 November 2025. Keputusan ini tertuang dalam surat Nomor 4779/PB 02/A102.71/99/11/2025 tertanggal 1 Jumadal Akhirah 1447 H atau 22 November 2025.
Surat pemecatan tersebut ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025.
"Iya (ada surat pemecatan)," kata Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (26/11/2025).
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Yahya Cholil Staquf telah menerima dan membaca surat Hasil Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU beserta lampirannya.
"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ada butir 2 di atas maka KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB," bunyi surat tersebut.
Akibatnya, Gus Yahya tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas, atau hal-hal yang melekat pada jabatan Ketua Umum PBNU, maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama, terhitung sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
Gus Yahya Sempat Bantah Isu Pengunduran Diri
Sebelumnya, Gus Yahya menegaskan tidak memiliki niat untuk mundur dari jabatannya di tengah dinamika internal organisasi yang berkembang. Ia juga menyatakan belum menerima surat resmi terkait isu-isu internal, termasuk risalah rapat harian Syuriyah yang memintanya mundur.
"Masa amanah yang saya terima dari Muktamar Ke-34 berlaku selama lima tahun dan akan dijalankan secara penuh," kata Gus Yahya usai rapat koordinasi dengan sejumlah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (23/11/2025) dini hari.
Ia juga mempertanyakan keabsahan dokumen yang beredar dan menegaskan bahwa Syuriyah PBNU tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua Umum.
