Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini tengah bergulir di DPR RI. Puluhan anggota dewan telah menandatangani usulan ini, yang dikonfirmasi oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Hak Angket tidak lagi relevan untuk membahas isu ijazah Gibran. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran tidak sah.
Menurut Mahfud, DPR seharusnya langsung menggunakan Hak Menyatakan Pendapat jika ingin menindaklanjuti putusan MA. Ia menyebut ada berbagai hak yang bisa digunakan.
"Ada banyak hak ya. Ada hak angket, ada hak menyatakan pendapat. Kemudian masih mau ada macam-macamlah hak bertanya dan macam-macam," kata Mahfud, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Selasa (10/11/2026).
Mahfud menegaskan bahwa tidak ada lagi yang perlu diusut melalui Hak Angket. Putusan pengadilan sudah sangat jelas terkait status ijazah tersebut.
"Gak menurut saya ini simpel kan, DPR sekarang bercerita hak angket mau yang mau diangket apa? Oh sudah jelas gitu ya," ungkap Mahfud. "Oh sudah jelas putusan pengadil mau angket apa coba?"
Ia menambahkan, tidak ada lagi ruang untuk penyelidikan jika putusan MA sudah final. "Apalagi yang mau diselidiki ya, gak bisa rakyat gak bisa menjawab lain bahwa ini tidak sah. Mau mengangket ke institusi mana pun gak ada angket-angketan," ujarnya.
Oleh karena itu, Mahfud menyarankan agar proses pemakzulan langsung dijalankan melalui HMP. "Oleh sebab itu kalau mau langsung pernyataan pendapat. Nah, pendapat itu, bahwa ini tidak sah, lalu proses impeachment berjalan, kan gitu," imbuhnya.
"Jadi kalau masih usul-usul ke angket hak angket itu berlebihan. Apa sih yang mau diangket? Sudah jelas," lanjut Mahfud. Ia khawatir Hak Angket akan tumpang tindih dengan putusan pengadilan.
"Kalau angket itu kan menyelidiki ini sah apa tidak. Sudah pengadilan bilang, masa orang lain mau bilang tidak sah. Kan tidak bisa," pungkasnya.
Usulan HMP ini tertuang dalam surat bernomor 01/HMP-DPR/XI/2026. Surat tersebut mengutip dasar hukum dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta Pasal 79 ayat 1 huruf C dan Pasal 79 ayat 4 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Mardani Ali Sera tertera sebagai salah satu pengusul yang menandatangani surat tersebut.







