Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq, ditetapkan sebagai tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK atas dugaan suap penerimaan jalur mandiri. Kasus ini kembali memicu sorotan tajam terhadap sistem seleksi mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Bersama Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Norman Arie Prayogo, Akhmad Sodiq diduga meminta uang Rp 650 juta dari orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan modus penyuapan tersebut.
"Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed atas sepengetahuan Ahmad Sodiq selaku Rektor Unsoed melalui dua perantara, yaitu Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto, keduanya selaku pihak swasta, diduga meminta uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai Rp 650 juta," kata Achmad.
Menanggapi kasus ini, pengamat pendidikan Ki Darmaningtyas mendesak penghapusan sistem seleksi jalur mandiri di PTN. Menurutnya, jalur ini rawan menjadi celah korupsi, sebagaimana kasus serupa yang sebelumnya menjerat rektor Universitas Lampung (Unila) dan Universitas Udayana (Unud).
"Karena itu, saya kira jalur mandiri ini lebih baik dihapuskan saja. Karena bisa menjadi sumber pendapatan yang besar, tapi sekaligus juga berpotensi untuk menimbulkan koruptor," kata Darmaningtyas.
Darmaningtyas mengusulkan seleksi mahasiswa baru dilakukan lebih objektif melalui jalur undangan dan tes nasional. Pendanaan PTN dapat dipenuhi dengan subsidi silang, di mana mahasiswa mampu membayar lebih tinggi.
"Jadi tetap saja ada yang gratis, ada yang murah, tetapi juga ada yang mampu. Nah, yang mampu itu ditingkatkan nominalnya gitu, termasuk dalam hal pembayaran uang pangkal," ujarnya.
Kasus Unsoed, Unila, dan Unud hanyalah puncak gunung es, kata Darmaningtyas. Ia menduga praktik penyelewengan serupa juga marak di banyak PTN lain yang belum terdeteksi.
"Kasus para rektor yang kena OTT itu menurut saya hanya apes saja. Artinya, sangat mungkin penyelewengan itu juga ada di sejumlah PTN, baik yang berbentuk Satker, BLU, maupun PTN BH tapi tidak terdeteksi oleh KPK sehingga tidak kena OTT. Tidak berarti yang enggak beres cuma di Unila, Unud (Universitas Udayana), dan Unsoed saja, tapi mungkin juga terjadi PTN-PTN lainnya," ungkapnya.
Guna meningkatkan transparansi, PTN disarankan mencontoh sistem PTS yang membahas anggaran secara terbuka. Pembahasan melibatkan rektorat, dekan, pembantu dekan, dan seluruh lembaga kampus.
"Kampus PTN semestinya juga demikian, pembahasan anggaran pendapatan dan belanja kampus dilakukan secara terbuka melibatkan rektorat, para dekan dan pembantu dekan, pusat-pusat atau lembaga-lembaga di dalam kampus itu, sehingga semua tahu berapa jumlah pendapatan setahun dan berapa kebutuhan belanjanya," saran Darmaningtyas.
Darmaningtyas juga menagih janji Presiden Prabowo untuk menggratiskan biaya kuliah PTN. Janji ini, jika terealisasi, akan meringankan beban kampus dalam mencari pendanaan sendiri.
"Selain itu, ya kita nagih lah pada janji Presiden Prabowo. Saat kampanye kan katanya akan menggratiskan PTN, gitu ya. Ya itu harus kita tagih supaya beban perguruan tinggi untuk mencari dana sendiri itu tidak ada," tuturnya.
Selain itu, mekanisme pemilihan rektor (pilrek) juga perlu dibenahi, kata Darmaningtyas. Potensi suap dalam pilrek, terutama terkait porsi suara menteri, sangat tinggi.
Saat ini, menteri memiliki hak suara 35% dalam pilrek PTN Satker, BLU, dan PTN-BH. Porsi besar ini membuka celah lobi-lobi berbiaya tinggi.
"Lobi-lobi ini kan tidak gratis, selalu membutuhkan biaya. Tapi kalau misalnya suara menteri itu dikurangi, misalnya menjadi 20 persen, maksud saya tidak terlalu signifikan, sehingga tidak perlu biaya lobi gitu," tegasnya.







