Institusi Polri diguncang kabar mengejutkan setelah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penetapan ini diumumkan dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (3/11/2026).
Selain Listyo Sigit, dua jenderal polisi lainnya juga dijerat dalam kasus serupa: Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengonfirmasi, "Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH."
Para tersangka diduga melakukan aksinya secara ilegal sejak tahun 2025 hingga Oktober 2026. Mereka menyasar tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga para pengusaha.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujar Komjen Asep Safrudin. Penyadapan ini dilakukan tanpa prosedur yang diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan tanpa dasar penegakan hukum, serta menghapus jejak log pada Oktober 2026. "Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan," tegasnya.
Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, meliputi 11 unit handphone, 1 iPad, dan 4 buah flashdisk. "Kemudian, kita juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu berupa handphone sebanyak 11 unit, 1 iPad, kemudian flashdisk 4 buah," kata Komjen Asep Safrudi.
Selain itu, Bareskrim juga telah memeriksa 10 orang saksi dan 3 orang saksi ahli untuk mendalami kasus ini. Komjen Asep Safrudin menjelaskan, "Terdapat beberapa nomer tersebut dimasukkan ke server LIMS Lawful Interception Management System tanpa melalui verifikasi. Kemudian, nomor-nomor tersebut disadap kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang undang yang berlaku."
Ketiga tersangka kini dijerat dengan Pasal 258 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Mereka juga disangkakan Pasal 332 ayat 1 atau 2 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 6 tahun, serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE dengan ancaman hingga 8 tahun penjara.
Irwasum Komjen Asep Edi Suheri menegaskan bahwa tindakan penyadapan ini adalah perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. "Sehingga yang sedang didalami saat ini murni kaitannya dengan oknum, bukan kebijakan institusi Polri," ujarnya. Ia menambahkan bahwa Polri memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Polri berkomitmen mengusut kasus ini secara profesional dan transparan, sejalan dengan program "bersih ke dalam" yang diinstruksikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. "Kepercayaan masyarakat dimulai dari polisi yang bersih dalam menjalankan tanggung jawab tugas secara amanah," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir.
Para tersangka telah ditahan di Rutan Mabes Polri untuk proses pemeriksaan lebih intensif. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan, "Ini adalah proses awal, nggak mungkin kami dalam kurun waktu 24 jam langsung menjelaskan atau membongkar itu semua," mengindikasikan bahwa peran dan motif para tersangka masih didalami.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menghormati proses hukum ini. "Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung terkait penetapan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal," ujarnya. Ia berharap seluruh rangkaian proses hukum berjalan profesional, objektif, dan transparan.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui insiden penyadapan ini dari laporan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. "Apakah Presiden tahu peristiwa ini? Sudah barang tentu Presiden tahu karena dilaporkan oleh Kapolri kepada beliau," kata Yusril.
Yusril menekankan keseriusan kasus ini bagi bangsa. "Bayangkan, seorang Presiden diintersep, disadap. Itu bukan masalah sederhana, itu masalah serius bagi sebuah negara," tegasnya. Pemerintah akan mengevaluasi peristiwa ini bersama Menko Polkam Dudung Abdurachman serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).







