Menteri Keuangan baru-baru ini membuka wacana tentang kemungkinan penundaan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi untuk tahun 2026. Wacana ini, yang sebelumnya juga sempat diterapkan pada tahun 2025, memicu perdebatan tentang efektivitas dan konsekuensi jangka panjang dari kebijakan relaksasi tersebut. Meskipun tampak sebagai solusi praktis untuk meningkatkan kepatuhan, langkah ini dikhawatirkan dapat menciptakan preseden buruk yang justru merugikan negara dalam jangka panjang.
Dilema Relaksasi dan Potensi Moral Hazard
Setiap tahun, jutaan wajib pajak orang pribadi (WP OP) di Indonesia berpacu dengan waktu untuk melaporkan SPT Tahunan sebelum tenggat 31 Maret. Pemberian kelonggaran waktu, yang idealnya diikuti dengan penghapusan sanksi keterlambatan, memang dapat memberikan napas lega. Namun, kebijakan ini menyimpan potensi moral hazard yang signifikan.
Menurut Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen, kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tarif pajak dan pengawasan, tetapi juga oleh persepsi risiko dan norma sosial. Jika risiko keterlambatan dianggap rendah atau bahkan tidak ada, sebagian wajib pajak mungkin akan cenderung menunda pelaporan. Apalagi, jika kebijakan ini diulang setiap tahun, ekspektasi masyarakat akan perpanjangan waktu akan semakin kuat.
Dampak pada Arus Kas Negara dan Beban Sistem
Penundaan pelaporan SPT secara massal dapat berdampak langsung pada arus kas negara. Penerimaan pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menyumbang sekitar 70% dari total pendapatan negara. Konsentrasi pelaporan dan pembayaran pajak di akhir periode atau setelah tenggat waktu dapat menyebabkan tekanan likuiditas pada kas negara, menghambat fleksibilitas belanja publik, dan bahkan menunda program-program yang telah direncanakan.
Selain itu, lonjakan pelaporan di akhir periode juga membebani infrastruktur dan sumber daya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem digital DJP, termasuk sistem Coretax, seringkali mengalami lonjakan trafik ekstrem menjelang tenggat waktu. Hal ini dapat menyebabkan gangguan teknis, seperti situs web yang lambat atau error, yang pada akhirnya menciptakan pengalaman negatif bagi wajib pajak. Pengalaman buruk ini dapat memperburuk persepsi negatif terhadap pajak dan memicu lingkaran setan berupa rendahnya kepatuhan dan tuntutan untuk relaksasi yang lebih sering.
Belajar dari Negara Lain: Transformasi Sistem Perpajakan
Alih-alih mengandalkan relaksasi sebagai solusi jangka pendek, negara-negara lain telah mengambil langkah-langkah transformatif untuk mempermudah proses kepatuhan pajak. Di Inggris, sistem pre-filled tax return memungkinkan sebagian besar wajib pajak hanya perlu memverifikasi data yang sudah diisi otomatis oleh otoritas pajak. Estonia bahkan lebih canggih, dengan pelaporan pajak yang dapat diselesaikan dalam hitungan menit berkat integrasi data antarinstansi yang sangat baik. Australia menggunakan pengingat otomatis dan insentif berbasis perilaku untuk mendorong pelaporan lebih awal.
Indonesia sebenarnya telah memulai digitalisasi sistem perpajakan, namun masih banyak ruang untuk perbaikan. Pengisian otomatis yang lebih luas, integrasi data yang lebih kuat, dan komunikasi yang lebih proaktif kepada wajib pajak dapat menjadi langkah awal. Pendekatan berbasis perilaku, seperti pengingat yang dipersonalisasi atau transparansi penggunaan pajak, juga dapat membantu membangun norma kepatuhan yang lebih kuat.
Refleksi atas Tujuan Sistem Perpajakan
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: apa yang ingin dicapai dari sistem perpajakan? Jika tujuannya adalah kepatuhan yang berkelanjutan dan penerimaan yang stabil, relaksasi berulang bukanlah jawaban yang tepat. Setiap kebijakan mengirimkan sinyal, dan sinyal yang salah dapat merugikan negara lebih besar daripada sanksi yang dihindari.
Kebiasaan memberikan relaksasi batas waktu pelaporan SPT, jika terus berlanjut, dapat menjadi awal dari permasalahan yang lebih besar. Sudah saatnya untuk berhenti menganggap bulan Maret sebagai "bulan menakutkan" dan mulai melihatnya sebagai cerminan dari desain sistem yang belum optimal. Relaksasi, yang seharusnya menjadi pengecualian, berpotensi menjadi pelarian dari tanggung jawab untuk benar-benar memperbaiki sistem perpajakan secara mendasar.
